Apindo khawatir ketentuan dalam RUU Omnibus Law Kesehatan dapat menurunkan mutu pelayanan kesehatan pekerja yang menjadi peserta BPJS Kesehatan.

Peserta BPJS Kesehatan yang pindah tempat tinggal dapat mengubah faskes tingkat pertama dengan mudah.

Menkeu Sri Mulyani mengatakan cakupan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan sudah 90,3 persen.

Terungkap, ternyata penyakit jantung merupakan penyakit yang paling mahal ditanggung oleh BPJS Kesehatan.

Rencananya pada 2025 BPJS Kesehatan akan menghapus sistem kelas. Seluruh layanan akan diberikan dengan metode kamar rawat inap standar (KRIS).

DIrut BPJS Kesehatan mengungkapkan beberapa permintaan terkait tingginya klaim penyakit kanker yang tembus Rp28 triliun.

Sebelumnya viral di media sosial pasien BPJS Kesehatan mengeluhkan rumah sakit yang membatasi rawat inap pasien selama 3 hari.

Di dalam RUU Kesehatan, BPJS Kesehatan diatur untuk memberikan laporan tanggung jawab kepada presiden melalui menteri.

BPJS Kesehatan menyebutkan usulan penghapusan tunggakan peserta seperti yang diusulkan DPR hanya dapat dilakukan melalui peraturan presiden (perpres).

Rancangan Undang-Undang (RUU) berformat omnibus tentang Kesehatan disetujui paripurna DPR untuk dibahas menjadi UU. Berdampak ke BPJS.

Artikel tentang golongan peserta BPJS yang tidak bisa naik kelas dan dapen BUMN defisit Rp9,8 triliun menjadi berita terpopuler di Kanal Finansial.

Solusi untuk lima golongan peserta BPJS Kesehatan yang tidak bisa naik kelas, mudah kok.

Penghapusan ruang kelas rawat inap atau penerapan Kelas Rawat Inap Standar Jaminan Kesehatan Nasional (KRIS JKN) BPJS Kesehatan dipastikan mundur pelaksanaannya

Berikut ini adalah lima golongan peserta BPJS Kesehatan yang tak bisa naik kelas perawatan di Rumah Sakit.

Perkembangan kasus Bumiputera dan Wanaartha Life menjadi berita terpopuler di Kanal Finansial Bisnis.com.

Belakangan heboh tentang pelayanan rawat inap BPJS Kesehatan yang cuma dilayani 3 hari, benarkah demikian?