Kebijakan pembayaran Kapitasi Berbasis Kinerja (KBK) ini dikeluarkan untuk memastikan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) tetap optimal menjalankan fungsinya dalam…

Setelah mengalami defisit sejak 2014, pada tahun ini BPJS Kesehatan diproyeksi mampu mencetak surplus. Berikut penjelasannya.

Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Tubagus Achmad Choesni menjelaskan bahwa penerapan kelas standar untuk program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) akan dimulai secara…

Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menjelaskan bahwa BPJS Kesehatan telah mencicil utang klaim carry over dari 2019 senilai Rp15,5 triliun. Gelontoran dana dari…

Dari 92.800 kasus perawatan Covid-19 yang telah disampaikan rumah sakit kepada BPJS Kesehatan untuk diverifikasi, hanya 46.716 kasus (50,03 persen) yang memenuhi ketentuan…

Fachmi mengatakan proyeksi surplus itu dapat terealisasi karena BPJS Kesehatan telah melunasi seluruh utang jatuh tempo kepada seluruh rumah sakit. Sepanjang Januari–Agustus…

Penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) turut menggoyah nasib kepesertaan BPJS Kesehatan. Begini penjelasannya.

Kendati mencatatkan pertumbuhan selama pandemi, ternyata perusahaan fintech masih mengincar sektor lain untuk menggenjot kinerja. Ini penjelasannya.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyatakan BPJS Kesehatan mengisi posisi nomor satu dalam daftar kementerian/lembaga terkait upaya pencegahan korupsi.

Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menyatakan bahwa keputusan Mahkamah Agung (MA) yang menolak gugatan Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) atas Peraturan…

Hak uji materi terhadap Perpres No. 64/2020 tentang Jaminan Kesehatan itu didaftarkan oleh KPCDI ke Mahkamah Agung pada Rabu (20/5/2020).

Klaim rumah sakit penanganan Covid-19 tidak ada masalah.

Berdasarkan laporan keuangan yang diaudit per 31 Desember 2019, BPJS Kesehatan membukukan pendapatan iuran senilai Rp111,75 triliun.

Laba senilai Rp369 miliar pada 2019 tersebut berasal dari pengelolaan dana badan.

Sebaiknya Menkes mengeluarkan PMK terkait untuk mengatur tentang penundaan kegiatan akreditasi RS secara lebih jelas.

Koko Koharudin, nama sang pemohon uji materi, mengakhiri kontrak kerja dengan perusahaan lebih cepat pada 2017.