Salah satu perusahaan pelayaran nasional, PT Samudera Indonesia Tbk. meminta pemerintah mencari mekanisme pemeriksaan peti kemas yang tidak menimbulkan proses dan biaya ganda.
JAKARTA — Rencana Kementerian Perhubungan membebankan biaya inspeksi kelaikan kontainer yang dipakai domestik dan internasional kepada perusahaan pelayaran dikhawatirkan…
Kementerian Perhubungan diminta fokus pada penindakan dengan mendahulukan aspek keselamatan terhadap kegiatan inspeksi kelaikan peti kemas sesuai Peraturan Menteri Perhubungan…
Perusahaan pelayaran internasional asal China Cosco Group mengusulkan penerapan one time deposit untuk menggantikan uang jaminan kontainer yang sering merepotkan secara administrasi.
JAKARTA — Kementerian Perhubungan berencana membebankan biaya inspeksi kelaikan peti kemas di Indonesia kepada perusahaan pelayaran selaku pemilik kontainer.
Banyak pihak di pelayaran mempertanyakan siapa yang nanti dibebani biaya inspeksi kelaikan peti kemas sesuai amanat Peraturan Menteri Perhubungan No. PM53/2018 tentang Kelaikan…
Mediterranean Shipping Company, perusahaan pengapalan global yang bermarkas di Jenewa, Swiss, menjamin peti kemas yang dikapalkannya telah memenuhi standard Organisasi Maritim…
JAKARTA — Asosiasi Depo Kontainer Indonesia mengusulkan inspeksi kelaikan kontainer ekspor impor dan antarpulau dilakukan di fasilitas depo penumpukan peti kemas daripada…
JAKARTA – Kementerian Perhubungan disarankan menggelar uji petik kontainer di empat pelabuhan utama untuk menjamin kelayakan operasi alat angkut, angkat dan ungkit di sektor angkutan laut.
Kementerian Perhubungan akan melakukan uji petik kontainer yang dipergunakan sebagai kegiatan ekspor impor maupun domestik/antarpulau untuk menjamin kelayakan operasional…
KSO SCISI akan melibatkan asosiasi pelaku usaha logistik dan pemilik barang untuk menyiapkan mekanisme survei kondisi peti kemas berbasis teknologi informasi.
PT BKI menyatakan meskipun BUMN tersebut belum menjadi anggota IACS, tetap bisa melaksanakan sertifikasi peti kemas sesuai standar CSC yang dikeluarkan IMO.
JAKARTA—DPP Indonesian National Shipowners Association meminta penertiban kontainer tidak laik operasi jangan sampai menimbulkan masalah baru, yakni terhambatnya arus logistik…
IMLOW mendesak instansi berwenang menertibkan dan menindak 80% peti kemas atau kontainer yang tidak laik pakai namun masih beroperasi guna menjaga faktor keselamatan angkutan laut.
Namarin mengimbau Kementerian Perhubungan lebih transparan dalam mengungkapkan data kontainer yang tak laik pakai sesuai hasil survei Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub pada…
PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) tidak mempersoalkan mulai 2019 BUMN itu tidak lagi memiliki hak eksklusif sebagai satu-satunya pihak yang melakukan inspeksi peti kemas.
Mulai Januari 2019, verifikasi kelaikan dan berat kotor kontainer bisa dilakukan oleh lembaga surveyor, tidak lagi menjadi monopili PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI). Lembaga…
