Salah satu tersangka dugaan korupsi pemberian izin usaha pertambangan di Kalimantan Timur mengajukan praperadilan terhadap status hukumnya oleh KPK.

Tim Pidsus Kejaksaan Tinggi Sumatra Utara (Kejati Sumut) telah menahan total 5 tersangka terkait dugaan korupsi Kereta Bandara Kualanamu, Sumatra Utara.

Ketua KPK Sementara Nawawi Pomolango mengungkapkan lembaga antirasuah tersebut hingga saat ini masih dianggap sebagai “anak dilahirkan yang tidak diinginkan”.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons terhadap Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor yang mengajukan praperadilan soal penetapan tersangkanya.

Kampanye pemberantasan korupsi yang dilakukan Presiden China Xi Jinping telah menyeret banyak pejabat senior selama dua tahun berturut-turut.

KPK mengincar aset eks gubernur Malut serta mengusut perkara korupsi izin tambang yang menjerat 'tangan kanannya', Muhaimin Syarif.

Kejagung memeriksa pejabat Kementerian PUPR dalam kasus dugaan korupsi Tol Jakarta-Cikampek II Elevated Ruas Cikunir-Karawang Barat.

Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkapkan hasil penggeledahan di Kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Sahbirin Noor atau SHB diduga mendapatkan fee atau aliran dana suap pengadaan barang dan jasa sebesar 5%.

KPK resmi menetapkan tujuh orang tersangka pada kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

KPK mengamankan lebih dari Rp10 miliar saat OTT di Pemprov Kalsel dan uang tersebut masih proses penghitungan.

Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat adanya 61% dari anggota DPR RI periode 2024-2029 yang baru saja dilantik merupakan seorang pebisnis.

Nilai kerugian keuangan negara pada kasus dugaan korupsi pengadaan terkait rumah jabatan anggota DPR masih dihitung oleh BPKP.

KPK mengungkap kerugian negara sebesar Rp319 triliun terkait kasus dugaan korupsi APD Covid-19.

Tim penyidik Jampidsus Kejagung mengumpulkan sejumlah dokumen yang diduga sebagai alat bukti di kantor KLHK, Jakarta Pusat, Kamis (3/10/2024).

Kejati DKI Jakarta bakal segera menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi kegiatan pembiayaan proyek pengembangan tanah Technopark oleh PT Hutama Karya