Selain aturan, persoalan integritas data juga menjadi hal yang mesti dibenahi oleh pemerintah dalam pelaksanaannya.

Pemerintah memiliki sejumlah hal yang patut menjadi pertimbangan dalam pembahasan program JKP.

Berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan Februari 2021, terdapat 12.437.469 tenaga kerja yang terdaftar dengan total iuran lebih dari Rp208 miliar.

Pekerja yang menjadi peserta program Jaminan Kehilangan Pekerjaan dan terkena PHK berhak mendapatkan 3 manfaat.

Penyelenggara dari program Jaminan Kehilangan Pekerjaan adalah BPJS Ketenagakerjaan dan pemerintah pusat.

Perusahaan penyelenggara jaminan sosial untuk tenaga kerja itu didorong mempersiapkan diri dalam menyelenggarakan program jaminan kehilangan pekerjaan (JKP). 

Rancangan peraturan pemerintah tentang Jaminan Kehilangan Pekerjaan adalah salah satu aturan turunan klaster ketenagakerjaan dalam Undang-Undang Nomor 11/2020 tentang Cipta…

Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menilai bahwa penyelenggaraan JKP membutuhkan pengelolaan investasi yang lebih apik dari BPJS Ketenagakerjaan.

Program JKP yang akan menjamin posisi pekerja kini dinantikan kehadirannya setelah UU Cipta Kerja lahir.

Anggota Komisi IX DPR Kurniasih Mufidayati menjelaskan bahwa keberlangsungan program jaminan sosial menjadi sorotan saat pemerintah menetapkan Undang-Undang Cipta Kerja.…

Tak hanya dari APBN, ini skema pendanaan yang diperlukan program JKP.

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek Agus Susanto menjelaskan bahwa saat ini pemerintah, yang terdiri dari sejumlah kementerian sedang membahas aturan turunan…

Undang-Undang 11/2020 tentang Cipta Kerja mengatur bahwa program JKP dapat menggunakan tiga sumber dana, yakni modal awal pemerintah yang ditetapkan paling sedikit Rp6 triliun,…