-Kementerian Dalam Negeri masih menunggu persetujuan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengambil keputusan terkait pelimpahan kerja Gubernur Banten Ratu Atut…
Pemerintah berharap produksi kartu tanda penduduk elektronik (E-KTP) di daerah dapat dilakukan mulai pertengahan 2014 setelah cairnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara…
Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menyatakan masih belum memutuskan untuk menonaktifkan Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi…
Pemerintah Kabupaten Malang, Jawa Timur, segera menghapus retribuasi pengurusan administrasi kependudukan, seperti kartu keluarga maupun kartu tanda penduduk.
Terhitung mulai 1 Januari 2014, pemerintah akan membebaskan biaya administrasi untuk pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), akta kelahiran, dan akta kematian.
Priyo Budi Santoso, Wakil Ketua DPR RI yang membawahi bidang hukum ini menghimbau agar Gamawan Fauzi, Menteri Dalam Negeri sebaiknya adil dalam memperlakukan seluruh organisasi…
Bisnis.com, PEKALONGAN--Staf Ahli Mendagri Bidang Hukum, Politik, dan Hubungan Antarlembaga Reydonnyzar Moenek mengatakan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama…
Bisnis.com, JAKARTA - Pernyataan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi (25/9) yang meminta Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo untuk mempertimbangkan pemindahan Lurah Lenteng…
Bisnis.com, JAKARTA--Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan ada 10 kepala dan wakil kepala daerah mencalonkan diri untuk menjadi anggota legislatif baik di DPR, DPD…
Bisnis.com, Jakarta--Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi melaporkan terpidana kasus suap Wisma Atlet Muhammad Nazaruddin ke Polda Metro Jaya, Jumat (30/8/2013) atas tudingan…
Bisnis.com, SUMEDANG--Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi membantah bahwa Nazaruddin adalah pelaksana anggaran proyek kartu tanda penduduk elektronik seperti yang dikatakan…
Bisnis.com, JAKARTA--Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan pihaknya menunggu pengesahan perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang Pedoman Pelaksanaan…
Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah menantang Front Pembela Islam menggugat para tersangka kasus kekerasan di Kendal yang diklaim hanya mendompleng nama ormas tersebut.
Bisnis.com, JAKARTA - Bendera Aceh tidak bisa dikibarkan pada 15 Agustus 2013 tanpa kesepakatan perubahan desain antara pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Aceh.
BISNIS.COM, JAKARTA- Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) I Nyoman Sumaryadi resmi diberhentikan dari jabatannya dan diganti oleh pelaksana tugas (Plt) yang ditunjuk…
BISNIS.COM, JAKARTA-- - Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan pihaknya menunggu nomor registrasi perkara Gubernur Riau Rusli Zainal sebagai dasar rujukan surat pemberhentian…