Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta DPR untuk mengadakan forum lobi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebelum mengubah isi UU Pilkada hasil Perppu No. 1/2014 tentang…

Kementerian Dalam Negeri menyampaikan organisasi wartawan dan media tidak berhak menerima bantuan sosial (Bansos), karena tidak tepat sesuai peruntukannya.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meyakini Dewan Perwakilan Rakyat akan menyetujui Perpu Pilkada.

Sejumlah musibah melanda Tanah Air selama tahun lalu, mulai dari longsor di Banjarnegara, bencana banjir di Aceh, meletusnya Gunung Sinabung, dan sejumlah bencana lain di…

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta seluruh gedung milik pemerintah daerah dimanfaatkan untuk rapat jajaran pegawai negeri sipil sebagai bentuk penghematan anggaran.

Presidium Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Prof Nanat Fatah Natsir mengatakan masih banyak tugas Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo selain mengurusi pengosongan…

Menteri Dalam Negeri Kabinet Kerja Tjahjo Kumolo dijadwalkan akan mendengarkan paparan dari pejabat Eselon I Kemendagri terkait persoalan di dalam negeri, kata Kepala Pusat…

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengingatkan bahwa izin kampanye kepala daerah harus diajukan paling lambat 12 hari sebelum pelaksanaan kampanye.

Kementerian Dalam Negeri tidak bisa memenuhi permintaan KPK untuk menonaktifkan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah selama status Atut belum terdakwa.

Pemerintah pusat menyatakan setiap desa berpotensi menerima alokasi dana APBN lebih dari Rp1 miliar setelah UU Desa bisa diimplementasikan penuh.

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengingatkan para pejabat negara yang akan ikut serta dalam kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) 2014, tidak diperkenankan menggunakan fasilitas…

-Kementerian Dalam Negeri masih menunggu persetujuan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengambil keputusan terkait pelimpahan kerja Gubernur Banten Ratu Atut…

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menyatakan masih belum memutuskan untuk menonaktifkan Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi…

Pemerintah Kabupaten Malang, Jawa Timur, segera menghapus retribuasi pengurusan administrasi kependudukan, seperti kartu keluarga maupun kartu tanda penduduk.

Terhitung mulai 1 Januari 2014, pemerintah akan membebaskan biaya administrasi untuk pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), akta kelahiran, dan akta kematian.

Priyo Budi Santoso, Wakil Ketua DPR RI yang membawahi bidang hukum ini menghimbau agar Gamawan Fauzi, Menteri Dalam Negeri sebaiknya adil dalam memperlakukan seluruh organisasi…