Hal itu diungkap Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Menurutnya, kepala dan aparat desa terfragmentasi dan mengakibatkan munculnya banyak organisasi yang menaungi mereka.
Salah satu sanksi yang akan diberikan pada 211 ASN itu adalah skorsing selama 3 hari. Artinya, ratusan PNS itu akan dirumahkan terhitung sejak Senin hingga Rabu (12/6).
Surat keterangan terdaftar FPI diberikan Kemendagri pada 20 Juni 2014 ketika UU No. 17/2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas) masih berlaku.
Mendagri Tjahjo Kumolo menyatakan banyaknya petugas pemilu yang meninggal dunia dan sakit lantaran menjalankan tugas Pemilu Serentak 2019 akan menjadi evaluasi pemerintah.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta kepala daerah mempelajari peraturan KPU dan Bawaslu selama Pemilu Serentak 2019. Arahan ini dilakukan untuk menghindari adanya…
Dalam bidang pendidikan, Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) atau Data Pokok Pendidikan (Dapodik) akan diintegrasikan dengan NIK. Selain itu, NIK diproyeksikan untuk terintegrasi dengan aplikasi ketenagakerjaan…
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyampaikan penghargaan dan apresiasi yang tinggi kepada seluruh jajaran Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen…
Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo ditunjuk sebagai Menteri Pertahanan Ad Interim oleh Presiden Joko Widodo, melalui surat Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia nomor…
Memasuki masa pesta demokrasi 5 tahunan sekali, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut bahwa pesta demokrasi yang juga merupakan konsolidasi demokrasi adalah milik semua…
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mendesak Kabareskrim Komjen Pol Arief Sulistyanto memburu para pelaku penyebar informasi palsu atau hoaks mengenai surat suara sebanyak 7 kontainer yang telah dicoblos,…
