Tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada serentak 2020 sebesar 76,09 persen atau mendekati target 77,5 persen yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum.

Mendagri Tito Karnavian disuntik vaksin Covid-19 pada hari ini, Rabu (20/1/2021) bersama dengan beberapa pejabat lainnya di RSPAD Gatot Subroto.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan pembatasan 50 orang sama dengan pembatasan saat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) awal bulan ini.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan aturan tersebut terutama mencakup kewajiban memakai masker, mencuci tangan, dan protokol kesehatan lainnya.

Kemendagari mengklaim ada atau tidaknya pilkada bukan menjadi faktor utama peningkatan penularan Covid-19.

Mendagri Tito Karnavian mengatakan Pilkada Serentak 2020 dilaksanakan dengan beragam tantangan mulai dari tahap persiapan hingga pemungutan suara.

Setelah masa kampanye berakhir pada 5 Desember, selama tiga hari mulai 6 - 8 Desember tahapan Pilkada memasuki masa tenang sebelum pencoblosan pada 9 Desember.

Instruksi Mendagri Nomor 6 Tahun 2020 ini berisi tentang Penegakan Protokol Kesehatan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19.

DKI Jakarta menjadi sorotan setelah terjadi kerumunan massa pendukung Rizieq Shihab.

Harus ada diskusi dari para ahli hukum tata negara terkait instruksi Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengenai pencopotan kepala daerah yang tak taat protokol kesehatan.

Apabila terdapat kepala daerah yang terbukti melanggar prokes, pencopotan bisa saja baru dapat dilakukan saat Covid-19 sudah usai.

Robert menilai sanksi pemberhentian yang dimaksud Mendagri Tito adalah melalui cara top-down yakni merujuk pada PP No.12/2012 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan…

Sejak awal tahun Mendagri telah mengeluarkan sejumlah peraturan menteri maupun instruksi hingga surat edaran terkait penanganan Corona.

Fadli Zon menyatakan bahwa instruksi menteri (Inmen) tidak dapat mencopot kepala daerah yang telah dipilih oleh rakyat.

Kepala daerah dapat diberi sanksi hingga pemberhentian dari jabatan apabila terbukti mengabaikan penerapan protokol kesehatan.

Tidak ada pasal dalam UU Kekarantinaan Kesehatan yang mengatakan jika orang berkerumun maka negara dapat menjatuhkan denda sampai Rp50 juta, apalagi sampai dipenjara.