Jusuf Kalla menjabat dua kali sebagai Wakil Presiden. Pertama mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono pada periode 2004—2009 dan kedua menjadi wakil Joko Widodo pada periode…
Pemerintah telah membangun 11 pos lintas batas negara di sejumlah wilayah Indonesia. Langkah ini dinilai turut untuk membangun perekonomian masyarakat sekitar di perbatasan.
Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyetujui permintaan pemekaran wilayah di Provinsi Papua dari para tokoh setempat. Di sisi lain, Kementerian Dalam Negeri belum mendapat…
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mendorong Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dapat mencatatkan kinerja yang sehat dan untung demi kemajuan dan kesejahteraan daerah. Sekitar…
Keterlibatan KPK di dalamnya lantaran hal tersebut menyangkut uang negara yang cukup besar sehingga upaya pencegahan tindak pidana korupsi harus terus dilakukan.
Menurut Tjahjo, secara prinsip kementeriannya pasti menyetujui izin kunjungan ke luar negeri kepala daerah atau anggota DPRD jika telah memenuhi syarat yang ditentukan.
Meski telah ada peraturan tentang mekanisme pengajuan izin bagi kepala daerah yang hendak ke luar negeri, pihaknya masih menemukan sejumlah pemimpin daerah yang tidak berkoordinasi.
Tjahjo menilai Arief terlalu emosional dalam menyikapi permasalahan dengan Menkumham, yang berdampak pada terganggunya pelayanan publik di lingkungan Kota Tangerang.
Bukan karena saya sesama menteri ya, kurang etis, kurang elok kalau melakukan langkah-langkah tanpa adanya koordinasi dulu, minimal di pemerintah provinsi, apalagi melakukan tindakan memangkas, memotong,…
Surat tersebut tertuang dalam Nomor 009/5546/SJ yang ditujukan kepada seluruh Gubernur dan Surat Nomor 009/5545/SJ yang ditujukan kepada Bupati/Walikota di seluruh Indonesia.
Mulai pukul 15.30 sore ini, Minggu (30/6/2019) Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia menggelar rapat Pleno Terbuka. Agenda sidang pleno adalah penetapan presiden dan wakil…
Saat proses demokrasi sudah dilalui dan lembaga penyelenggara menetapkan hasil Pemilu, masyarakat harus kembali menjalin kebersamaan dan persatuan untuk mengawal pembangunan.
Hal itu diungkap Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Menurutnya, kepala dan aparat desa terfragmentasi dan mengakibatkan munculnya banyak organisasi yang menaungi mereka.
