Tito Karnavian mengatakan SE yang dia terbitkan dengan jelas memberi batasan kepada Pj kepala daerah dalam melakukan pemberhentian dan mutasi pegawai ASN.

PDIP menyarankan Mendagri Tito Karnavian mengusulkan perempuan untuk Penjabat Gubernur DKI pengganti Anies Baswedan.

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengaku belum mengetahui siapa sosok Penjabat (Pj.) Gubernur pengganti Anies yang masa jabatannya segera berakhir.

Mendagri Tito Karnavian menyampaikan bahwa seluruh daerah pada masa perpanjangan PPKM wilayah Jawa dan Bali berada di level 1.

Mendagri mengingatkan kepada kepala daerah yang hadir dalam Rakernas Apeksi untuk bersiap menghadapi gejolak ekonomi yang dikenal dengan deep darkness.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melantik Mayjen TNI Purn. Achmad Marzuki sebagai Penjabat (Pj.) Gubernur Aceh.

Mendagri Tito Karnavian mengeluarkan instruksi penanganan wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) kepada seluruh kepala daerah di Indonesia.

Meninggalkan jabatan menteri dan tangan kanan presiden, Tjahjo Kumolo pernah berkiprah sebagai Ketua RT. Kini, sang mantan Ketua RT itu telah berpulang.

Nama Muhammad dan Abdul dilarang disingkat dalam dokumen kependudukan sesuai aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 73 Tahun 2022. Permendagri 73/2022…

Mendagri tengah menyusun aturan teknis terkait penjabat (Pj.) kepala daerah dengan mengutamakan kalangan sipil.

Mendagri meminta agar pemerintahan di Jawa Barat harus terus berjalan dan Wakil Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum menjadi pelaksana harian gubernur selama Ridwan Kamil masih…

Komisi II DPR RI Junimart Girsang meminta para gubernur segera melantik para penjabat (Pj) bupati/wali kota sehingga tidak perlu ada penundaan.

Anggota Komisi II DPR Aminurokhman minta Kementerian Dalam Negeri melakukan evaluasi secara berkala terhadap penjabat (Pj.) kepala daerah yang telah ditunjuk dan bila kinerjanya…

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkap kriteria Pejabat Gubernur (Pj Gubernur). Siapa calon pengganti Anies Baswedan?

Berikut profil singkat Pejabat atau Pj Gubernur Banten Al Muktabar yang sempat menulai polemik.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2005, para penjabat gubernur atau kepala daerah hanya dilarang melakukan 4 hal.