Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengeluarkan Surat Edaran tentang Antisipasi dan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana bagi Gubernur dan Wali Kota/Bupati Se-Indonesia.
Dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) disampaikan bahwa visi dan misi organisasi FPI adalah penerapan islam secara kafah di bawah naungan khilafah islamiah
KPK yang kaget mengenai aksi Presiden Joko Widodo yang memberi grasi kepada Annas Maamun menjadi berita terpopuler di kanal Nasional Bisnis.com pada Rabu (27/11/2019).
Kementerian Dalam Negeri menyampaikan tanggapan atas survei yang diselenggarakan IPO. Survei tentang kabinet Indonesia Maju itu di antaranya menempatkan Tito Karnavian dalam…
KBRI Kuala Lumpur yang memberikan klarifikasi soal dugaan penusukan supertor Indonesia menjadi berita terpopuler di kanal Nasional pada Jumat (22/11/2019).
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan pengelolaan dana desa perlu dibarengi dengan pendampingan sekaligus pembinaan agar lebih optimal, salah satunya lewat implemendasi…
Tito menyebutkan bakal memastikan dukungannya kepada kepala daerah agar proaktif meningkatkan investasi. Caranya dengan penyederhanaan peraturan dan izin terkait investasi.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menilai pemilihan kepala daerah secara langsung ada mudaratnya karena marak politik uang. Hal itu dinilai sebagai awal dari terjadinya…
Teguran Johan Budi kepada mantan Kapolri disampaikan setelah memperkenalkan diri dalam rapat kerja Komisi II DPR dan Kemendagri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu,…
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian ingin seluruh jajaran Pemerintah Daerah memahami visi-misi Presiden Joko Widodo dan Wapres K.H. Ma’ruf Amin yang dituangkan dalam Program…
Budaya kekerasan tidak relevan dan tidak memiliki asas manfaat. Budaya kekerasan di lingkungan pendidikan sebagai bagian dari kekeliruan yang tak patut dicontoh dan diteruskan.
Jusuf Kalla menjabat dua kali sebagai Wakil Presiden. Pertama mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono pada periode 2004—2009 dan kedua menjadi wakil Joko Widodo pada periode…
Pemerintah telah membangun 11 pos lintas batas negara di sejumlah wilayah Indonesia. Langkah ini dinilai turut untuk membangun perekonomian masyarakat sekitar di perbatasan.
Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyetujui permintaan pemekaran wilayah di Provinsi Papua dari para tokoh setempat. Di sisi lain, Kementerian Dalam Negeri belum mendapat…