Saat ini keadaannya justru berubah dimulai dari lobi yang dilakukan oleh Partai Nasional Demokrat (Nasdem) ke Presiden Joko Widodo dan disetujui oleh orang nomor satu di…

Dengan gugurnya permohonan tersebut, pengujian UU KPK hasil revisi di MK menyisakan tujuh perkara.

Tidak ada yang mengejutkan ketika tiga pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan gugatan uji materi atau judicial review atas Undang-undang No. 19 tahun 2019…

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PPP Arsul Sani mempertanyakan langkah komisioner KPK yang mengajukan uji materi UU nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK. Arsul menilai langkah…

Pengajuan tersebut terkait dengan Undang-Undang Nomor 19/2019 tentang perubahan kedua atas UU No. 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pemerintah memastikan akan memenuhi undangan Mahkamah Konstitusi untuk memberikan keterangan dalam sidang pengujian konstitusionalitas UU KPK hasil revisi.

Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan bahwa Presiden Jokowi membuka dialog dengan berbagai macam pihak sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan nama-nama yang…

Pernyatan Presiden terlontar ketika permohonan pengujian UU KPK hasil revisi sudah masuk ke MK pada 18 September.

Perubahan status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejalan dengan revisi Undang-Undang (UU) tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Salah satu celah dalam revisi UU Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah kemungkinan maraknya gugatan praperadilan yang diajukan oleh para tersangka koruptor.

Pada sidang pemeriksaan pendahuluan Senin (14/10/2019) dua pekan lalu, para pemohon belum mencantumkan nomor UU KPK hasil revisi. Pasalnya, pengundangan beleid tersebut baru…

Para pemohon pengujian UU KPK hasil revisi meminta Mahkamah Konstitusi (MK) tetap memeriksa perkara mereka kendati gagal menyerahkan objek gugatan sesuai tenggat waktu.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyatakan revisi Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi tetap berlaku, meski Presiden Joko Widodo tidak menandatangani UU…

Sejumlah ekonom dan akademisi menolak Revisi Undang Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (RUU KPK) dengan menyampaikan surat terbuka kepada Presiden Republik Indonesia Joko…

Penolakan ekonom dan akademisi terhadap revisi Undang-Undang (RUU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bukan merupakan agenda politik. Surat terbuka yang dilayangkan adalah…

Penolakan ekonom dan akademisi terhadap revisi Undang-Undang (RUU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bukan merupakan agenda politik. Surat terbuka yang dilayangkan adalah…