Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghentikan 36 perkara di tahap penyelidikan. Hal tersebut sesuai dengan prinsip kepastian hukum, keterbukaan dan akuntabilitas pada publik…

Dengan kata lain, UU KPK hasil revisi ditangguhkan sampai ada keputusan akhir ihwal uji materi di MK.

Pegiat anti korupsi yang tergabung di dalam tim Advokasi UU KPK di Mahkamah Kontitusi meminta Presiden Joko Widodo untuk hadir di dalam persidangan uji materi UU KPK.

Mantan Penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi Abdullah Hehamahua mengklaim independensi pengambilan keputusan di lembaga antirasuah terjaga sebelum perubahan UU KPK.

Kalangan praktisi hukum mendorong penguatan kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai organ yang diatur dalam UUD 1945.

Tiga akademisi mengkritik upaya pemberantasan korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Atas situasi ini, para akademisi dari berbagai lembaga itu lantas mengusung…

Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad mengajak masyarakat menandatangani petisi mendukung Mahkamah Konstitusi menganulir Undang-undang KPK baru.

Kurnia mengatakan UU baru KPK terbukti mempersulit kinerja KPK dalam melakukan berbagai tindakan pro justicia.

Pada November 2019, lima orang mantan pimpinan komisi antirasuah yakni Agus Rahardjo, Laode Muhamad Syarif, Saut Situmorang, Muhammad Jasin, dan Erry Riyana menjadi pemohon…

Bisnis, JAKARTA — Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) mulai tancap gas, menyusul ditekennya Perpres No. 91 tahun 2019 tentang Organ Pelaksana…

Seperti tak ada habisnya, upaya pelemahan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi dinilai terus saja terjadi

Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyatakan tiga peraturan presiden (perpres) akan segera dirilis sebagai turunan dari Undang-undang Nomor 19 tahun 2019 mengenai Korupsi…

Mantan Hakim Agung Artidjo Alkostar, mantan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Alberita Ho, Peneliti Lembaga Ilmu Penelitian Indonesia (LIPI) Syamsuddin…

Bisnis, JAKARTA — Pengujian formal undang-undang dinilai jarang dimohonkan ke Mahkamah Konstitusi (MK).n

Meski sudah mengantongi nama Dewan Pengawas (Dewas) KPK, Presiden Jokowi mengaku belum berniat untuk mengumumkan kepada publik.

Mantan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi Mochamad Jasin memastikan tidak terjadi kekosongan hukum bila Mahkamah Konstitusi membatalkan UU KPK hasil revisi.