Berbekal DIM itu, Presiden Jokowi akan melihat secara keseluruhan mengenai hal apa saja yang bisa disetujui atau akan ditolak terkait dengan revisi UU KPK.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengaku belum mengirimkan Surat Presiden terkait revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebabnya, naskah yang berisi daftar…

Presiden Joko Widodo menyatakan pemerintah menggelar rapat maraton membahas rencana revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Rencana revisi UU KPK yang masih bergulir terus mendapat penolakan dari sejumlah pihak. Kali ini penolakan datang dari para penggiat antikorupsi di sektor Sumber Daya Alam…

Bisnis, JAKARTA — Pemerintah tidak akan menutup mata terkait dengan rencana revisi UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemerantasan Tindak Pidana Korupsi. Upaya untuk mengevaluasi…

Politisi Partai Golkar tersebut juga mempertanyakan keabsahan dua alat bukti yang dimiliki KPK terkait kasus RJ Lino. Dengan adanya opsi SP3 maka KPK bisa mengembalikan tersangka…

Poin lainnya yang menjadi pembahasan alot mengenai penghapusan wewenang KPK dalam menagih Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Wakil Presiden Jusuf Kalla menyebutkan walau pun kinerja KPK layak diapresiasi, bukan berarti komisi antirasuah itu tidak perlu dievaluasi.

Dewan Perwakilan Rakyat sepakat menjadikan revisi Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai inisiatif mereka. Partai Golkar dan…

Wakil Ketua Komisi III DPR Desmon Mahesa mengingatkan pentingnya sinergi dan kesepahaman antara DPR dengan Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan KPK sebagai perpanjangan…

Komisi Pemberantasan Korupsi dinilai mesti membenahi sistem kerjanya usai DPR menyetujui revisi Undang-Undang lembaga antirasuah itu.

“Kita punya 33 artikel [revisi]. Pada 33 pasal itu pada bagian mana yang melakukan pelemahan terhadap institusi KPK ataupun pimpinan KPK?”

Rencana revisi UU No. 30/2002 tentang KPK sebelumnya disepakati semua fraksi sebagai RUU atas usulan inisiatif badan legislatif DPR untuk kemudian akan dibahas bersama pemerintah.

Pihaknya menghormati sikap Jokowi yang memerintahkan Menteri Yasonna di Istana Kepresidenan, Senin (9/9/2019).

Dukungan penolakan ini tidak menutup kemungkinan terus bertambah dari daftar yang sudah tercatat hingga pagi tadi.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly menyatakan pihaknya masih akan mengkaji terlebih dulu mengenai rencana kontroversial DPR yaitu revisi Undang-undang Komisi…