Ketua Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengkonfirmasi adanya penyelidikan terhadap kasus dugaan korupsi izin usaha pertambangan di Kementerian ESDM.

Terbitnya PP Nomor 26/2023 tentang Pengelolan Hasil Sedimentasi di Laut menimbulkan pro kontra. Ekspor pasir laut berkah atau bencana ekosistem?

Pemerintah mengubah perizinan atau perjanjian Antam (ANTM) dan anak usahanya dari sebelumnya Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan.

Emiten Indo Tambangraya Megah alias ITMG tidak terdampak karena tidak memiliki izin usaha pertambangan (IUP).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerbitkan daftar pencarian orang (DPO) atas nama Bendahara Umum PBNU Mardani Maming. Maming merupakan tersangka kasus suap.

Keterlambatan proses pencabutan izin tersebut terjadi lantaran Satgas Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi harus berhati-hati dan mengecek betul izin-izin yang…

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menegaskan, pihaknya tak pandang bulu dalam mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Satuan Tugas (Satgas) Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi per 21 April 2022 telah mencabut 1.033 izin dari 2.078 Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang diumumkan…

Pakar hukum menilai pencabutan 2.343 izin usaha tambang tidak sah dan tidak memiliki landasan hukum.

PT Atlas Resources Tbk. (ARII) memberi penjelasan soal IUP anak usahanya PT Kalbara Energy Pratama dan PT Hanson Energy Baturaja yang dicabut.

KPPOD menyarankan agar pemerintah melandaskan pengawasan berdasarkan empat pilar daya saing daerah berkelanjutan.

Total terdapat 2.343 perusahaan yang ditinjau izinnya, dan pada tahap pertama atau Senin (10/1/2022) akan terdapat pencabutan IUP 2.078 perusahaan tambang.

Presiden Joko Widodo mencabut ribuan izin perusahaan tambang minerba, perkebunan, dan akan menawarkannya kepada kelompok masyarakat.

Menteri Investasi sudah mengantongi seluruh nama perusahaan tambang yang izinnya bermasalah. Total terdapat 2.343 perusahaan yang ditinjau izinnya, dan pada tahap pertama…

Terdapat 2.343 perusahaan yang ditinjau izinnya dan 2.078 perusahaan telah ditetapkan akan dicabut izinnya mulai Senin (10/1/2022).

Bahlil menuturkan bahwa ada pemegang IUP tidak pernah melaporkan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) tiap tahunnya. Bahkan, ada yang tidak mengurus IPPKH.