Kementerian Dalam Negeri masih menahan penjatuhan sanksi bagi DKI yang masih belum menuntaskan pembahasan rancangan APBD 2015.

Kementerian Dalam Negeri menyoroti belanja pegawai, terutama anggaran belanja untuk gaji dan tunjangan pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun ini.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta kepala pemerintahan daerah di seluruh Indonesia melakukan inventarisasi atas Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang disinyalir bermasalah.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan urusan desa yang selama ini di bawah Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa akan melebur dengan Kementerian Desa,…

mulai 2015 setiap desa akan memperoleh dana sedikitnya Rp550 juta yang berasal dari Alokasi Dana Desa dan 10 persen dari dana transfer daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja…

Kementerian Dalam Negeri mendesak DPR merampungkan seluruh paket undang-undang otonomi daerah pada tahun ini agar pemerintahan baru tidak terbebani persoalan-persoalan yang…

Kementerian Dalam Negeri mempertanyakan pernyataan KPK mengenai penyelewangan pengadaan teknologi iris dalam proyek pengadaan E-KTP.

Tim Observasi Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri melakukan peninjauan langsung Renah Indojati untuk menilai kelayakan Daerah Otonomi Baru (DOB) dari kabupaten…

Menyikapi rencana Kementerian Dalam Negeri yang akan tetap melantik tersangka kasus dugaan suap sengketa pilkada Gunung Mas, Kalimantan Tengah, Komisi Pemberantasan Korupsi…

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat saat ini ada 61 kabupaten/kota yang menjalankan politik dinasti dari total 524 kabupaten/kota yang ada di Indonesia.

Kementerian Dalam Negeri mengklaim sebanyak 6,5 juta dari 10,4 juta pemilih bermasalah berhasil diklarifikasi nomor induk kependudukan (NIK) sehingga tercatat dalam daftar…

Terhitung mulai 1 Januari 2014, pemerintah akan membebaskan biaya administrasi untuk pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), akta kelahiran, dan akta kematian.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum dan Kementerian Dalam Negeri menemukan 20,3 juta data pemilih yang berbasiskan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4)…

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri meminta Pemprov DKI Jakarta lebih cepat menyelesaikan pembahasan APBD-P 2013.

Bisnis. com, JAKARTA—Kementerian Dalam Negeri mengungkapkan UU Ormas baru belum bisa diberlakukan untuk membubarkan Front Pembela Islam (FPI) karena Presiden Susilo Bambang…

Bisnis.com, JAKARTA--Kementerian Dalam Negeri mempersiapkan tujuh peraturan pemerintah (PP) sebagai bentuk turunan dari Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan."Kami mempersiapkan…