Mendagri Tito Karnavian meminta kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) sudah dapat mengoordinasikan prosedur pemungutan suara sebelum hari pemungutan suara.

Bila Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 tidak dilaksanakan serentak pada tahun ini maka 270 daerah tidak memiliki pemimpin yang sah.

Instruksi Menteri Dalam Negeri No 6/2020 yang pemberhentian kepala daerah dalam penegakan protokol kesehatan sangat tendensius dan politis.

Selain itu, Mendagri Tito Karnavian meminta gubernur meningkatkan kapasitas kesehatan terutama fasilitas karantina di setiap daerah.

Refly mengatakan jika mengacu pada Undang-Undang No 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 78, kepala daerah dan atau wakil kepala daerah berhenti karena tiga hal…

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian telah menerbitkan Instruksi Mendagri No. 6/2020 tentang Penegakan Protokol Kesehatan untuk Pengendalian Covid-19.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pelanggaran itu terkait ketentuan batas maksimal 50 orang dalam kampanye.

Dengan kepatuhan terhadap protokol kesehatan di daerah Pilkada, kekhawatiran akan jadi kluster baru bisa dihilangkan.

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) 2020 akan berlangsung dua pekan setelah Pilkada 2020 pada 9 Desember mendatang.

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengatakan kekuasaan yang diperoleh para kontestan Pilkada 2020 harus dilandasi niat tulus untuk mengabdi kepada rakyat.

Rakornas 2020 Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB menghasilkan 12 Rekomendasi yang diberikan kepada pemerintah.

Sejak pertama kali menerima dana otonomi khusus pada 2008, Aceh setidaknya telah menerima anggaran otsus tidak kurang dari Rp80 triliun hingga 2020.

Pemerintah mengeluarkan peringatan dini cuaca di sekitar Jabodetabek pada Minggu (1/11/2020). Sejumlah wilayah diperkirakan akan mengalami hujan sedang hingga lebat serta…

Instruksi itu termuat dalam Surat Edaran No. 440/5876/SJ tentang Antisipasi Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) pada Libur dan Cuti Bersama Tahun 2020. 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2018 tumah tangga yang terlayani fasilitas CTPS baru 48,4 persen. Bagaimana dengan tempat usaha?

Bisnis, JAKARTA — Kementerian Dalam Negeri menilai pasangan calon kepala daerah dan partai politik mampu mematuhi aturan kampanye di tengah pandemi Covid-19. Jumlah pelanggaran…