Kementerian Dalam Negeri menerbitkan dua Inmendagri sebagai landasan aturan perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Jawa-Bali dan di luar Jawa-Bali.

Hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengharuskan Pemprov DKI menambah alokasi BTT dalam Raperda tentang APBD tahun anggaran 2022.

DPRD DKI baru menerima bahan terkait dengan hasil evaluasi Perubahan APBD DKI tahun anggaran 2022 dari Kemendagri pada 30 Desember 2021 sehingga tidak cukup waktu untuk dilakukan…

Dalam Pepres tersebut Wakil Menteri Dalam Negeri atau Wamendagri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

Tahap pertama proses pemindahan IKN dari DKI Jakarta ke Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, sesuai substansi RUU, ditargetkan bisa dilakukan…

Pejabat Kemendari diperiksa sebagai saksi untuk kasus korupsi di Kolaka Timur.

Mendagri meminta salah satu sanksi yang bisa diterapkan adalah pencabutan izin usaha dalam jangka waktu tertentu.

Dengan menggunakan identitas resmi berupa NIK, modus tindak pidana pencucian uang saat mengikuti lelang dapat langsung dilacak.

Tidak ada daerah yang masuk dalam kriteria PPKM level 4 pada perpanjangan PPKM Jawa-Bali periode 14 Desember 2021 - 3 Januari 2022.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta kepala daerah di seluruh Indonesia tak menggunakan istilah PPKM Level 3 karena status penyebaran Covid-19 tiap daerah berbeda.

Tim Kemendagri akan membantu pendampingan administrasi Pemkab Lumajang agar pelayanan publik tetap berlangsung.

Pemerintah pusat dan daerah harus segera memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam membangunan infrastruktur kota cerdas (Smart City).

Kemendagri menerbitkan peraturan teknis PPKM hingga 13 Desember 2021. Berikut aturan waktu makan untuk level dua.

Saat ini, Kemendagri mencatat sudah ada 26 kabupaten dan 2 kota yang  berkomitmen menerapkan Puja Indah, di antaranya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan Kabupaten Pringsewu.

Tanpa adanya sinkronisasi dan harmonisasi serta dukungan pemerintah daerah (Pemda), program yang telah dibuat pemerintah pusat tidak akan berjalan.

Kemendagri menerbitkan peraturan teknis terkait perpanjangan PPKM di Luar Jawa-Bali hingga 6 Desember 2021.