Pelaksana tugas (Plt) Dirjen Politik dan Pemerintahan Umun Kemendagri Bahtiar menyatakan pembahasan UU Pemilu, UU Partai Politik, UU Pilkada, UU MD3, dan UU Pemda bakal menyita…
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengaku belum menerima surat pengunduran diri Wakil Bupati Nduga Wentius Nimiangge. Hal ini, kata Tito, masih perlu dikonfirmasi lebih…
Kementerian Dalam Negeri menegaskan tidak bisa masuk dalam ranah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Hal ini terkait pengecekan Kepala Daerah yang diduga…
Tito Karnavian memastikan akan menemui PPATK pekan depan. “Ya, nanti akan saya tanyakan. Minggu depan kami akan koordinasikan ke PPATK,” katanya, di Mukernas V Partai Persatuan…
Kementerian Dalam Negeri mewacanakan evaluasi pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung. Alasannya pilkada langsung berimplikasi pada biaya politik yang mahal.
Masyarakat nantinya dapat mencetak sendiri dokumen kependudukan seperti KTP elektronik (e-KTP) hingga Kartu Keluarga (KK) secara lebih cepat dan mudah.
Kementerian Dalam Negeri menganggap survei yang dilakukan Indonesia Political Opinion (IPO) terhadap respon publik atas susunan Kabinet Indonesia Maju masih sangat dangkal.
Kementerian Dalam Negeri menyampaikan tanggapan atas survei yang diselenggarakan IPO. Survei tentang kabinet Indonesia Maju itu di antaranya menempatkan Tito Karnavian dalam…
Komunikasi antara pemerintah pusat dengan daerah mesti ditingkatkan untuk mendukung penyederhanaan birokrasi serta berbagai program prioritas nasional.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan bahwa pihaknya tidak mendorong untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara tidak langsung.