Tanpa tanda tangan tersebut, eksekusi anggaran daerah terbilang illegal. "Dan kalau itu dieksekusi tanpa tanda tangan Mendagri, dananya illegal dipakai," kata Tito.
Tito berharap, banyaknya budaya negatif di lingkungan ASN hilang, khususnya soal perizinan. Pun, ia berharap, panduan diklat untuk meningkatkan kompetensi ASN diperbarui…
Perubahan pola terorisme dari tradisional ke modern menuntut kesiapsiagaan semua pihak tak terkecuali pemda sebagai perpanjangan pemerintahan pusat di daerah.
Kemendagri menegaskan, seluruh pelayanan administrasi di bawah Dinas Dukcapil seperti pembuatan akta lahir, KK, hingga KTP Elektronik, semua gratis. Jika ada yang memungut…
Kemendagri mewajibkan pemerintah daerah untuk membuat program terkait pemberdayaan perempuan dan perlingungan anak. Program pemberdayaan itu dinilai penting karena merupakan…
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta Sekretariat Penyelenggara Pemilu tidak melakukan pergantian jabatan menjelang Pilkada 2020. Hal ini untuk meminimalisasi hal-hal…
Pendaftaran untuk seleksi terbuka jabatan direktur jenderal di lingkungan Kementerian Dalam Negeri ditutup paling lambat pada 4 Februari 2020 secara online.
Kemendagri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menyatakan dukungan sepenuhnya program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika…
Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Zudan Arif Fakrulloh mencatat terdapat 9 provinsi dan 21 kabupaten yang mengalami bencana di awal 2020 termasuk DKI Jakarta.Dari…
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, melakukan pertemuan khusus dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati. Salah satu soal anggaran Kartu Tanda Penduduk Elektronik…
Kementerian Dalam Negeri bakal menahan izin mutasi pejabat eselon di pemerintahan daerah. Hal ini dilakukan karena khawatir mutasi ini erat kaitannya dengan kepentingan Pemilihan…
Kementerian Dalam Negeri mengatakan usulan soal Natuna dijadikan provinsi tidak mungkin dilakukan. Kendati begitu, Kemendagri masih menghargai usulan tersebut.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyarankan pemerintah daerah menggunakan sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) APBD untuk membiayai penanganan bencana alam.
Salah satu dokumen penting yang harus dijaga keberadaannya bahkan senantiasa berada dekat dengan setiap warga adalah dokumen kependudukan. Sebab, ini penting sebagai wujud…