MK mengubah Pasal 7 ayat (2) huruf g UU No. 10/2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (UU Pilkada) yang berisi persyaratan calon kepala daerah.
Aspataki menggugat Pasal 82 huruf a yang memuat pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda maksimal Rp15 miliar bagi setiap orang yang sengaja menempatkan calon PMI pada…
Kendati gugatan UU No. 18/2003 tentang Advokat kembali ditolak oleh Mahkamah Konstitusi, masih terdapat impian untuk menghimpun para pengacara dalam satu organisasi.
Tiga pimpinan KPK Agus Rahardjo, Saut Situmorang, dan Laode M. Syarif tetap pada komitmennya dengan ikut menjadi pemohon gugatan atas nama pribadi bersama 10 pemohon lainnya.
Pengajuan judicial review lantaran Presiden Joko Widodo juga sudah mengungkapkan bahwa peraturan pemerintah pengganti UU menunggu hasil dari persidangan Mahkamah Konstitusi…
Saat menyampaikan keterangan dalam sidang pemeriksaan, pemerintah dan DPR mengklaim tidak ada kesalahan prosedur dalam pembentukan UU No. 19/2019 tentang Perubahan Kedua…
Sidang hari ini digelar untuk Perkara 59/PUU-XVII/2019 yang diajukan 22 mahasiswa Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam As-Syafi'iyah.
Dalam deretan nama pemohon adalah Rektor Universitas Islam Indonesia (UII) Fathul Wahid bersama dengan dosen-dosen Fakultas Hukum UII Abdul Jamil, Eko Riyadi, Ari Wibowo,…
Komisi I yang meminta Menkominfo untuk menciptakan WhatsApp dan Google versi Indonesia menjadi berita terpopuler di kanal Nasional Bisnis.com pada hari Selasa (5/11/2019).
Penegasan Presiden Jokowi sebagai sikap atas masih berjalannya proses uji materi terhadap UU No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002…
DPR periode 2019—2024 baru melengkapi diri dengan pengisian jabatan pimpinan. Namun, skuad AKD seperti komisi dan badan belum terbentuk sehingga tugas kedewanan belum berfungsi…