Gugatan PT UCI terkait implementasi Pasal 2 ayat (6) dan Pasal 32 ayat (2) UU KUP ditolak oleh Mahkamah Konstitusi.

Mejelis Hakim Konstitusi menganggap bahwa pokok permohonan Rizal Ramli tak bisa dipertimbangkan, sehingga hakim menolak permohonan uji materinya tentang presidential threshold.

Mahkamah Konstitusi (MK) mengizinkan Bupati Bone Bolango Hamim Pou untuk menjadi pihak terkait dalam perkara pengujian UU No. 10/2016 jo UU No. 1/2015 tentang Pemilihan Gubernur,…

PT Pos Indonesia mengajukan gugatan lantaran perseroan merasa kehilangan hak eksklusif sebagai pos negara.

Mantan Hakim Konstitusi Maruarar Siahaan mengusulkan pengadopsian konsep pemisahaan kekuasaan baru (new separation of powers).

Dalam sidang lanjutan di Jakarta, Rabu (9/9/2020), Kepala Bagian Perancangan Produk Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Rasamala Aritonang hadir sebagai saksi lewat…

Ketika memutus pengujian materi UU No. 39/2008 tentang Kementerian Negara pada 27 Agustus 2020, Mahkamah Konstitusi MK tidak bersedia menghapus pengaturan pengangkatan wakil…

Hak konstitusional tersebut berubah menjadi kewajiban yang bersifat memaksa dalam UU Tapera. Terlebih, UU Tapera mengenakan sanksi administratif bila tidak dilaksanakan.

Pengalihan aset, personel, dan dokumen merupakan amanah UU No. 25/2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi.

Koko Koharudin, nama sang pemohon uji materi, mengakhiri kontrak kerja dengan perusahaan lebih cepat pada 2017.

UU No. 7/2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) awalnya hanya mewajibkan partai baru untuk mengikuti verifikasi sebagai peserta pemilu. Namun, Partai Islam Damai Aman (Idaman)…

Dalam susunan kepengurusannya, jabatan Ketua Umum Partai Garuda dipegang oleh Ahmad Ridha Sabana, adik dari politisi Partai Gerindra yang saat ini menjabat sebagai Wakil…

Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mengajukan uji materi UU No. 2/2020 tentang penetapan Perppu No. 1/2020 soal kebijakan keuangan dalam penanganan Covid-19 sebagai…

Abdussalam, pensiunan Polri yang pernah bekerja sebagai penyidik atau investigator Kopkamtib (1977—1978), menilai Pasal 109 ayat (2) KUHAP tidak diterapkan sebagaimana mestinya.

Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Aswanto mengingatkan, warga negara asing (WNA) tidak punya hak konstitusional, hanya warga negara Indonesia (WNI) yang dapat mengajukan pengujian…

Koalisi Masyarakat Bersihkan Indonesia mempertimbangkan uji materi UU Minerba yang baru disahkan DPR RI ke Mahkamah Konstitusi.