MK menolak gugatan atau pengujian Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait presidential threshold yang diajukan DPD dan Partai Bulan Bintang…

PKS mengajukan uji materi terhadap Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 ke MK dengan tujuan penurunan ambang batas pencalonan presiden dan menghilangkan polarisasi.

MK memutuskan bahwa Pasal 87 huruf (a) UU MK bertentangan dengan UUD 1945 sehingga Anwar Usman harus mundur dari jabatan Ketua

Pernikahan Adik Joko Widodo, Idayati dengan ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman berlangsung pada 26 Mei 2022. Pernikahan ini menjadi pernikahan istimewa mengingat saksi…

Kepala KUA Kecamatan Banjarsari menjelaskan, sudah ada utusan yang mengantarkan berkas persyaratan nikah adik Jokowi dan Anwar Usman ke KUA Banjarsari.

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Anwar Usman akan segera melangsungkan pernikahan dengan dan adik kandung Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Idayati pada 26 Mei 2022 di Solo.rnrnUntuk…

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman akan menikahi adik Presiden Joko Widodo (Jokowi), Idayati pada 26 Mei 2022 di Solo.

Dalam waktu dekat, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman akan menikah dengan adik Presiden Jokowi, Idayati.

Proses debirokratisasi dan reformasi struktural akan terus berjalan meski UU Ciptaker telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat.

Sejumlah topik di bisnisindonesia.id mulai dari putusan MK tentang UU Cipta Kerja yang membawa tantangan ketidakpastian investasi dan adu promo KPR Bank BUMN menjadi dari…

Para pemohon perkara melihat pembentukan UU Ciptaker sejak awal cacat formil dan bertentangan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan karena partisipasi publik yang…

MK menyatakan bahwa para pemohon memang dirugikan dengan adanya ketentuan Pasal 57 huruf (f) dan Pasal 65 ayat (2) UU 24/2011.

Mejelis Hakim Konstitusi menganggap bahwa pokok permohonan Rizal Ramli tak bisa dipertimbangkan, sehingga hakim menolak permohonan uji materinya tentang presidential threshold.

Mahkamah Konstitusi (MK) mengizinkan Bupati Bone Bolango Hamim Pou untuk menjadi pihak terkait dalam perkara pengujian UU No. 10/2016 jo UU No. 1/2015 tentang Pemilihan Gubernur,…

PT Pos Indonesia mengajukan gugatan lantaran perseroan merasa kehilangan hak eksklusif sebagai pos negara.

Layanan pos universal (LPU) menurut UU No. 38/2009 tentang Pos (UU Pos) diartikan sebagai layanan pos jenis tertentu yang wajib dijamin oleh pemerintah untuk menjangkau seluruh…