UU No. 7/2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) awalnya hanya mewajibkan partai baru untuk mengikuti verifikasi sebagai peserta pemilu. Namun, Partai Islam Damai Aman (Idaman)…
Dalam susunan kepengurusannya, jabatan Ketua Umum Partai Garuda dipegang oleh Ahmad Ridha Sabana, adik dari politisi Partai Gerindra yang saat ini menjabat sebagai Wakil…
Bercermin dari kasus konkret, MKN dituding tidak menyetujui pemanggilan seorang notaris sebagai saksi dalam perkara dugaan pemberian keterangan palsu di Bareskrim Polri.
Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mengajukan uji materi UU No. 2/2020 tentang penetapan Perppu No. 1/2020 soal kebijakan keuangan dalam penanganan Covid-19 sebagai…
Abdussalam, pensiunan Polri yang pernah bekerja sebagai penyidik atau investigator Kopkamtib (1977—1978), menilai Pasal 109 ayat (2) KUHAP tidak diterapkan sebagaimana mestinya.
Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Aswanto mengingatkan, warga negara asing (WNA) tidak punya hak konstitusional, hanya warga negara Indonesia (WNI) yang dapat mengajukan pengujian…
Pegiat anti korupsi yang tergabung di dalam tim Advokasi UU KPK di Mahkamah Kontitusi meminta Presiden Joko Widodo untuk hadir di dalam persidangan uji materi UU KPK.
Ketika proses pembentukan UU No. 24/2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS), delapan pimpinan kementerian itu merupakan wakil pemerintah yang membahas RUU…
Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan…
Pada November 2019, lima orang mantan pimpinan komisi antirasuah yakni Agus Rahardjo, Laode Muhamad Syarif, Saut Situmorang, Muhammad Jasin, dan Erry Riyana menjadi pemohon…
Rektor Universitas Atma Jaya Jakarta Agustinus Prasetyantoko menerima Hakim Konstitusi Daniel Yusmic Pancastaki yang merupakan pengajar di Fakultas Hukum di perguruan tinggi…
Dikutip dari siaran resmi, pengangkatan Daniel sebagai hakim konstitusi didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/P Tahun 2020 tentang Pemberhentian Dengan…
Kendati menolak menghapus frasa ‘pemakai narkotika’ dalam UU Pilkada, Mahkamah Konstitusi memberikan tiga kriteria pengguna atau bekas pengguna narkotika yang dapat mencalonkan…
MK mengubah Pasal 7 ayat (2) huruf g UU No. 10/2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (UU Pilkada) yang berisi persyaratan calon kepala daerah.
To top 
