Kadin menyoroti soal dampak aturan kemasan polos tanpa merek bagi industri rokok elektronik.

Pemprov Sulsel bersama Kanwil DJBC Sulbagsel telah menyepakati DBHCHT 2025 untuk digunakan bersama.

Bea Cukai Malang musnahkan rokok ilegal 17.474.692 batang berbagai merek dan 1.727 liter minuman mengandung etil alkohol hingga 17 Oktober 2024.

Petugas telah melakukan 1.261 kali penindakan di bidang Kepabeanan dan Cukai yang berhasil mencegah potensi kerugian negara sejumlah Rp16,5 miliar.

Bea cukai berharap dukungan semua pihak agar peredaran rokok ilegal bisa ditekan dengan melaporkan setiap ada dugaan peredaran rokok ilegal.

Aturan kemasan polos tanpa merek berisiko membuat peredaran rokok elektronik ilegal makin menjamur.

Ekonom mengusulkan sejumlah variabel pertimbangan pemerintah sebelum menetapkan kenaikan tarif cukai.

Aturan kemasan polos tanpa merek bisa melemahkan kinerja industri rokok elektronik hingga meningkatkan peredaran rokok ilegal.

Produsen rokok memberikan empat usulan kepada pemerintah usai cukai pada 2025 tak jadi naik.

Kemasan memiliki peran penting dalam memberikan informasi dan identitas produk.

Sebanyak 66.256 batang rokok ilegal itu merupakan hasil penindakan selama delapan bulan.

Wacana penetapan aturan kemasan polos tanpa merek dinilai bisa memicu peredaran rokok ilegal.

Kapal motor bernama KM TINKA AZARA berbobot 89 GT diamankan di Perairan Aceh pada 27 Mei 2024 lantaran membawa ribuan karton rokok yang tak dilekati pita cukai.

Dari hasil penindakan, total rokok ilegal sebanyak 85.812 batang, dengan perkiraan nilai barang mencapai Rp64.034.952.

Peredaran rokok ilegal ini tidak hanya merugikan negara dari segi penerimaan pajak, tetapi juga dapat merugikan konsumen.

Orang yang membeli rokok eceran biasanya juga membeli produk lain seperti gorengan atau nasi bungkus.