Pertumbuhan deposito di bank perkreditan rakyat atau BPR dihadapkan dengan risiko meningkatnya biaya dana dan koreksi margin akibat permintaan kredit yang masih rendah.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan, per Juni 2020, secara industri bank perkreditan rakyat (BPR) berhasil menghimpun deposito dan tabungan yang masing-masing senilai…

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan, komposisi deposito dibandingkan total dana pihak ketiga (DPK) BPR per Juni 2020 adalah sebesar 69,64% dengan nominal Rp69,69 triliun

Otoritas Jasa Keuangan mendorong bank perkreditan rakyat untuk segera mendigitalisasikan layanan jasa keuangannya agar tidak ditinggalkan nasabah.

Pada BPR saat ini baru sekitar 5-10 persen layanan transaksinya yang dilakukan secara elektronik.

Deputi Komisioner OJK Institute dan Keuangan Digital OJK Sukarela Batunanggar mengatakan BPR adalah kelompok bank yang terpapar langsung oleh disrupsi teknologi dan tekanan…

Bisnis merangkum bunga deposito yang ditawarkan sejumlah BPR beraset besar yang masih lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata perbankan secara umum, khususnya bank besar.

Proses pembayaran klaim dan likuidasi dilakukan setelah izin usaha PT BPR Lugano dicabut oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 13 Agustus 2020.

Hingga Mei 2020, aset BPR dalam negeri telah mencapai Rp145 triliun.

Bank perkreditan rakyat (BPR) perlu banyak membenahi tata kelola perusahaan menjadi lebih baik untuk menekan tindakan fraud atau penipuan yang berperan besar terhadap kebangkrutan…

Berdasarkan data LPS, jumlah BPR saat ini mencapai mencapai 1.810 peserta, dan sudah menurun 102 peserta sejak 2005.

Berdasarkan data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), jumlah BPR saat ini mencapai mencapai 1.810 peserta atau sudah menurun sebanyak 102 peserta sejak 2005.

Di tengah tekanan akibat pandemi, kinerja fungsi intermediasi bank perkreditan rakyat (BPR) masih berpotensi tumbuh positif, meskipun bayang-bayang peningkatan risiko kredit…

Direktur Utama BPR Kota Palembang Syafril mengatakan kredit tanpa bunga dan agunan tersebut sebetulnya sudah berjalan sejak tahun lalu.

BPR Kota Palembang diminta lebih selektif menyalurkan pembiayaan seiring masih adanya kredit macet dan rasio NPL yang hingga kini masih bertengger di angka 18 persen.

Jika ditetapkan aturan yang rumit dalam PMK No.70/2020 terkait dengan penempatan uang pemerintah, Sri Mulyani mengatakan tujuan dari kebijakan ini dikhawatirkan tidak berjalan.