Daya beli masyarakat diperkirakan makin turun jika pemerintah menerapkan kebijakan PPN12% pada tahun depan.

Komisi XI DPR mengusulkan RUU Pengampunan Pajak ke dalam Prolegnas Prioritas 2025, membuka peluang munculnya program tax amnesty jilid tiga.

Wajib pajak tetap harus melaporkan SPT Tahunan meskipun terdapat fitur pengisian otomatis dalam Coretax Administration System yang berlaku tahun depan.

Kenaikan PPN dapat berdampak pada naiknya biaya produksi, yang bisa terus merembet ke penurunan daya beli hingga PHK.

APPBI mengungkapkan dampak kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% terhadap harga produk di pusat perbelanjaan.

Besarnya porsi ekonomi sektor informal disebut menyulitkan negara berkembang menggenjot pajak. Di sisi lain, pemerintah berkomitmen memburu pajak di sektor ini.

Digitalisasi yang dimaksudkan di antaranya dalam hal pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang bisa melalui berbagai kanal pembayaran.

Kemenkeu memastikan memastikan kenaikan PPN menjadi 12% tidak terjadi pada semua barang dan jasa.

PPN naik tidak menjamin penambahan penerimaan negara yang signifikan. LPEM UI menyarankan alternatif lain yang optimal bagi perpajakan.

Saat PPN naik pada 2022, peningkatan beban belanja rumah tangga miskin lebih tinggi daripada rumah tangga terkaya. Hal serupa dinilai akan terjadi jika PPN 12%.

PMK 81/2024 atau aturan sapu jagat tentang Coretax System akan menganulir 42 peraturan pajak. Berikut rinciannya.

Kelas menengah dan pekerja dengan pendapatan setara UMR akan menjadi kelompok yang paling terdampak oleh kebijakan PPN naik jadi 12%.

Harga jual mobil bakal naik pada 2025 imbas kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% yang akan berlaku per 1 Januari 2025.

Sri Mulyani akan mempublikasikan roadmap peningkatan tax ratio pada awal 2025, berisi cara meningkatkan rasio pajak ke 23% seperti janji Presiden Prabowo.

Komisi XI DPR meminta Menkeu Sri Mulyani menjelaskan roadmap atau cara agar rasio pajak bisa naik ke 23% sesuai janji Prabowo.