Mantan Pramugari Garuda Indonesia bernama Siwi Widi Purwanti akan bersaksi sebagai saksi dalam kasus suap pejabat pajak.

Perluasan objek Bea Meterai (BM) yang diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 10/2020 tentang Bea Meterai (UU BM) menyebabkan kegelisahan pelaku usaha digital ekonomi…

Pemerintah membuka ruang untuk melakukan pemungutan pajak khusus IKN dan pungutan khusus IKN dalam rangka pendanaan untuk penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota…

Bisnis, JAKARTA — Pemerintah disarankan menetapkan masa transisi pengelolaan fiskal di Ibu Kota Negara Nusantara dalam rangka meminimalisasi beban masyarakat dan memuluskan…

Total nilai harta bersih yang dilaporkan para peserta sejauh ini telah mencapai Rp79,36 triliun. Jika dihitung, rata-rata harta yang dilaporkan setiap peserta itu berkisar…

Kurs pajak digunakan untuk dasar penghitungan pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa, pajak penjualan atas barang mewah, bea keluar dan kurs untuk pajak…

Bisnis, JAKARTA — Di tengah derasnya arus penolakan dan memuncaknya kekhawatiran terhadap lonjakan inflasi, kenaikan tarif pajak atas konsumsi dari 10% menjadi 11% nyatanya…

Pajak Pertambahan Nilai atau PPN merupakan pos pajak yang menyumbang penerimaan negara paling besar, dengan kisaran proporsi sumbangan mencapai sekitar 81 persen dari total…

Jumlah pajak penghasilan (PPh) yang telah diterima Pemerintah hingga 3 Mei 2022 senilai Rp8 triliun dalam 123 hari pelaksanaan program pengungkapan sukarela (PPS).

Pada awal April lalu, pemerintah telah menerbitkan aturan pengenaan pajak pertambahan nilai atau PPN dan pajak penghasilan atau PPh atas transaksi perdagangan aset kripto.

Peserta program pengungkapan sukarela atau tax amnesty melaporkan harta yang berada di luar negeri senilai Rp6,1 triliun dalam 119 hari pelaksanaan program tersebut.

Kebijakan pengenaan pajak aset kripto berpeluang menghadirkan situasi yang dapat diibaratkan dengan pisau bermata dua.

Akan ada perbedaan perlakuan jika harta wajib pajak yang belum dilaporkan, ditemukan oleh petugas pajak.

Menurut Ditjen Pajak, nilai harta bersih dari peserta PPS per 27 April 2022 mencapai Rp74,2 triliun.

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan mencatat harta yang diinvestasikan peserta program pengungkapan sukarela atau PPS mencapai senilai Rp4,6 triliun.

Penerimaan yang mengalami pertumbuhan yakni pajak PBB, sejumlah Rp1,38 persen atau tumbuh 2654,5 persen.