Sri Mulyani akan mempublikasikan roadmap peningkatan tax ratio pada awal 2025, berisi cara meningkatkan rasio pajak ke 23% seperti janji Presiden Prabowo.

Komisi XI DPR meminta Menkeu Sri Mulyani menjelaskan roadmap atau cara agar rasio pajak bisa naik ke 23% sesuai janji Prabowo.

Sejumlah negara maju menetapkan tarif PPN jauh di atas Indonesia, namun terdapat juga beberapa negara yang membebankan PPN lebih kecil.

Kemenkeu sedang merumuskan langkah-langkah untuk menjaring kegiatan ekonomi yang tidak terpantau radar Ditjen Pajak atau shadow economy.

Tax buoyancy yang negatif 0,47 pada kuartal III/2024 menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi semakin tidak seimbang dengan laju penerimaan pajak.

Kantor Wilayah DJP Sumsel dan Babel melaporkan realisasi penerimaan pajak di kedua provinsi tersebut hingga 31 Oktober 2024 mencapai Rp17,6 triliun.

Sri Mulyani memperkirakan penerimaan pajak 2024 tidak akan mencapai target awal, menjadi sekitar Rp1.921,9 triliun.

Sri Mulyani mengungkapkan posisi tax ratio Indonesia per akhir Oktober 2024 adalah 10,02%, di tengah tantangan penerimaan pajak.

Menurut Guru Besar Politik Hukum Pajak Unissula Semarang, sosok Sri Mulyani menjadi penyebab tidak kunjung berdirinya Badan Penerimaan Negara (BPN).

Ditjen Pajak Kemenkeu mengungkapkan siap merevisi regulasi maupun kebijakan untuk mendukung program Presiden Prabowo.

Rasio penerimaan pajak terhadap PDB hanya 9,48% per kuartal III/2024, lebih rendah dari periode yang sama tahun lalu dan dari target yang ditetapkan RPJMN.

Kemenko Perekonomian mengusulkan untuk memperpanjang PPN DTP pada tahun depan untuk mendorong PDB dari sektor properti.

Penjualan SBN ritel syariah ST013 sudah terjual sekitar Rp555,1 miliar dalam 2 hari penawaran hingga Sabtu (9/11/2024).

Pajak minimum global merupakan konsensus Pilar 2 Organisation for Economic Cooperation and Development atau OECD.

Penerimaan pajak baru mencapai 76,3% dari target awal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 yang senilai Rp1.988,9 triliun.