PT Modern Industrial Estate, pengembang kawasan industri Modern Cikande, menyatakan akan melakukan penambahan lahan sebanyak 1.000 hektare di Kabupaten Serang, dan berada…

Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan menilai penguasaan hak pengelolaan lahan milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah oleh PT Indo Perkasa Usahatama tidak…

Kalangan pengusaha yang tergabung dalam Kadin mengaku masih mempertanyakan keterlibatan swasta dalam pembebasan lahan untuk publik

Pemerintah akan segera melakukan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan terkati pelibatan swasta dalam pembebasan lahan untuk kepentingan umum, menyusul setelah…

Realestat Indonesia Jawa Barat menyatakan sudah menyediakan ketersediaan lahan bagi proyek masyarakat berpenghasilan rendah menyusul rencana penurunan suku bunga kredit dari…

Pemerintah Kabupaten Batang mengakui alotnya proses pembebasan lahan proyek pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berkapasitas 2x1.000 megawatt lantaran terdapat perbedaan…

PT Freeport Indonesia akhirnya menandatangani nota kesepahaman sewa lahan seluas 60 hektare milik PT Petrokimia Gresik (Persero).

Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi (KPDT) ancam akan mengusulkan pencabutan izin perusahaan kepada Kementerian Perindustrian terkait dengan konflik…

Sekitar 44 petani Jambi dan warga Suku Anak Dalam (SAD) yang tengah melakukan aksi jalan kaki JambiJakarta meminta Kementrian Agraria dan Tata Ruang menyelesaikan konflik…

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Barat TTA Nyarong mengungkapkan adanya kemungkinan perusahaan yang melakukan pembakaran lahan.

SKK Migas akan turun langsung dalam membantu proses pembebasan lahan yang diperlukan untuk mendukung kegiatan usaha hulu migas sehingga upaya menekan decline rate maksimal…

Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) berharap pemerintah baru mampu menetapkan kepastian hukum terkait kepemilikan tanah.

Dalam rangka mendukung pengadaan tanah untuk meningkatkan investasi, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 24 April 2014 telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 40…

Provinsi Kalimantan Timur akan menyusun satu data satu peta sebagai dasar dalam pengeluaran izin agar tidak terjadi tumpang tindih lahan.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mencatat masih ada 742 kasus tumpang tindih lahan yang melibatkan perusahaan dan masyarakat.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur masih menemukan 742 kasus tumpang tindih lahan yang melibatkan perusahaan dan masyarakat.