Pengadilan tidak berwenang memproses perkara yang objek perkaranya masih dalam tahap sengketa.

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) menyampaikan dari hasil overlay sementara, pihaknya mencatat dari 9,6 juta hektare wilayah adat yang terpetakan dan terdaftar pemerintah,…

Forest Watch Indonesia (FWI) meminta pemerintah agar terbuka terkait dokumen pembagian lahan Hak Guna Usaha (HGU).

Ketua Umum PPP versi Muktamar Jakarta, pedukung Prabowo, meminta Presiden Jokowi menyiapkan perangkat hukum yang tidak diskriminatif terkait penyerahan lahan HGU kepada negara.

Lahan berstatus Hak Guna Usaha (HGU) menjadi salah satu isu hangat yang berkembang pascadebat putaran kedua Pilpres 2019, Minggu (17/2/2019). Bagaimana sebenarnya proses…

Kebijakan ini diharapkan dapat menyelesaikan masalah tumpang tindih pemanfaatan lahan yang selama ini banyak terjadi di Indonesia serta membantu perencanaan pembangunan di…

Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan atau KEK-MBTK merupakan satu satu dari dua program percepatan perekonomian nasional yang sebelumnya ditargetkan dapat…

JAKARTA—Masalah kesuburan tanah dan infrastruktur pendukung masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah apabila rencana menjadikan lahan rawa di luar Jawa sebagai areal pertanian…

Paramount Land tak memprioritaskan penjualan kavling lahan komersial kendati tingkat permintaan cukup tinggi.

Pemerintah menjamin pembangunan kampus Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) seluas 142 hektar di Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat dapat melestarikan lahan terbuka…

Sekitar 1.000 hektare lahan di Kota Singkawang, Kalimantan Barat, mengalami degradasi dan kerusakan akibat penambangan liar.

Mantan Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Syafii Maarif mengaku prihatin karena keadaan ekonomi di Indonesia yang sebagian besar asetnya dikuasai oleh asing.

JAKARTA — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengkaji lahan milik Yayasan Korps Pegawai Republik Indonesia atau Korpri DKI untuk dijadikan lahan komersial.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang menjanjikan rancangan Revisi Undang-Undang Pertanahan akan diserahkan ke DPR pada awal Juni. RUU tersebut diyakini akan mengatasi di antaranya…

Pemerintah membentuk Tim Reforma Agraria yang terdiri atas beberapa kementerian/lembaga terkait. Tim ini akan diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.Sasaran…