Ketua Departemen Agronomi dan Holtikultura Fakultas Pertanian Institute Pertanian Bogor, Sugiyanta mendorong seluruh pemerintah daerah lumbung padi untuk memaksimalkan data…

Pemerintah diminta sigap menyelesaikan konflik lahan yang terus terjadi di Riau, salah satunya dengan membentuk lembaga peradilan khusus.

Aparat Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya (Polda Metro Jay) memburu buronan seorang dokter gigi (drg) Daniel Lukas Simon yang diduga memalsukan dokumen pembelian…

Dinas Perkebunan Sumatra Utara menilai, provinsi ini masih membutuhkan tambahan areal perkebunan dari total luas hutan yang ada. Tak hanya itu, Disbun Sumut mendorong tindak…

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan mempersingkat perizinan lahan seluas 25 hektar menjadi delapan perizinan dari sebelumnya 24 perizinan

Solidaritas Perempuan (SP) meminta pemerintah tak hanya menekankan prosedur administratif dalam untuk mengatasi ketimpangan penguasaan lahan, namun juga melihat posisi perempuan.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) RI Ferry Mursyidan Baldan mengapresiasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terkait pemanfaatan…

PT Moderland Realty Tbk menyatakan realisasi belanja modal untuk akuisisi lahan baru 22% dari anggaran paruh pertama 2015.nn

Sejumlah pihak meminta pemerintah melibatkan masyarakat dan lembaga masyarakat sipil dalam implementasi kebijakan satu peta (One Map Policy ) tata ruang nasional agar kebijakan…

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) berencana menyiapkan lahan khusus guna meningkatkan produksi peternakan nasional.

Walikota Jaksel Mangara Pardede melaporkan pihaknya melakukan pengembalia lahan yang tadinya dikuasai pihak lain

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menegaskan bahwa Peraturan Menteri (Permen) ATR/BPN no.5 tahun 2015 tentang Izin Lokasi tidak membatasi…

PT Jaya Real Property Tbk. (JRPT) mengalokasikan Rp500 miliar untuk akuisisi lahan tahun ini.

Pemerintah tetap berpreferensi menghapuskan seluruh nilai pajak bumi dan bangunan (PBB) bagi masyarakat berkategori tidak mampu, meski sempat menuai pro dan kontrak dari…

Anggota Komisi C DPRD Kota Bekasi Komarudin menilai penurunan pertumbuhan industri di Kota Bekasi murni disebabkan keterbatasan lahan.

Pemerintah Kota Balikpapan mendata 55 kegiatan pengupasan lahan di Balikpapan. Seluruh kegiatan tersebut diindikasikan tidak disertai dengan izin yang lengkap.