Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta membentuk panitia khusus Tata Kelola Aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengamankan aset tanah milik pemerintah…
Bisnis, JAKARTA — Badan Pemeriksa Keuangan kembali menemukan adanya kejanggalan dalam penggunaan anggaran penanganan pandemi Covid-19. Kali ini, lembaga auditor eksternal…
PT Jakarta Propertindo (Perseroda) tidak ingin menarik commitment fee yang telah disetor hampir Rp1 triliun untuk penyelenggaraan Formula E di Jakarta.
Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan DKI menemukan adanya sejumlah permasalahan terkait rencana gelaran balapan mobil listrik yang tertunda akibat pandemi Covid-19.
Badan Pemeriksa Keuangan (BK) melakukan audit kepada Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang menyalurkan donasi melalui Lazismu guna membantu pembangunan SDUA Ngemplak…
Ketua BPK menegaskan risiko salah urus, pemborosan, korupsi, dan penipuan atas anggaran dapat lebih mudah terjadi saat terjadi kondisi kebingungan yang tiba-tiba seperti…
Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Agus Herta Sumarto melihat arah pemerintah terlihat jelas, yaitu ingin melakukan liberalisasi ekonomi…
Laporan disampaikan oleh Anggota II BPK-RI Pius Lustrilanang kepada Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso di Kantor OJK Gedung Bank Indonesia di Jakarta, disaksikan jajaran…
Pada akhir 2019, Jiwasraya mencatatkan aset sebesar Rp18,13 triliun dengan posisi kewajiban berada di angka Rp52,74 triliun. Alhasil, perseroan pun mencatatkan ekuitas negatif…
Ketua BPK Agung Firman Sampurna menjelaskan bahwa sejauh ini, pihaknya baru melakukan perhitungan kerugian negara sesuai permintaan Kejaksaan Agung (Kejagung). Menurutnya,…
Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatra Selatan, kembali mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP terhadap laporan keuangan tahun anggaran 2019.
Bisnis, JAKARTA — Tata kelola keuangan oleh kementerian dan lembaga negara dinilai masih tidak efisien dan tidak hemat oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Temuan ketidakefisienan…
BPK memberi catatan bahwa OJK tidak merekomendasikan Bank Muamalat untuk melakukan koreksi atas non-performing loan, cadangan kerugian penurunan nilai, dan/atau kewajiban…
Dalam IHPS II/2019, BPK menyoroti pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang tidak sesuai ketentuan terhadap 7 bank, salah satunya adalah Bank Mayapada.