Laporan disampaikan oleh Anggota II BPK-RI Pius Lustrilanang kepada Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso di Kantor OJK Gedung Bank Indonesia di Jakarta, disaksikan jajaran…

Pada akhir 2019, Jiwasraya mencatatkan aset sebesar Rp18,13 triliun dengan posisi kewajiban berada di angka Rp52,74 triliun. Alhasil, perseroan pun mencatatkan ekuitas negatif…

Kementan misalnya diharapkan dapat memanfaatkan agriculture war room (AWR) yang sudah komprehensif menyediakan informasi tentang pangan di Indonesia.

Ketua BPK Agung Firman Sampurna menjelaskan bahwa audit investigatif terhadap Jiwasraya yang bermula pada 2018 masih berlangsung hingga saat ini.

Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatra Selatan, kembali mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP terhadap laporan keuangan tahun anggaran 2019.

Bisnis, JAKARTA — Tata kelola keuangan oleh kementerian dan lembaga negara dinilai masih tidak efisien dan tidak hemat oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Temuan ketidakefisienan…

BPK memberi catatan bahwa OJK tidak merekomendasikan Bank Muamalat untuk melakukan koreksi atas non-performing loan, cadangan kerugian penurunan nilai, dan/atau kewajiban…

Dalam IHPS II/2019, BPK menyoroti pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang tidak sesuai ketentuan terhadap 7 bank, salah satunya adalah Bank Mayapada.

BPK memberi catatan bahwa OJK tidak merekomendasikan Bank Muamalat untuk melakukan koreksi atas non-performing loan, cadangan kerugian penurunan nilai, dan/atau kewajiban…

Dalam laporan IHPS II/2019, BPK memberikan catatan mengenai pengawasan OJK terhadap tujuh bank karena secara individual dinilai tidak sesuai ketentuan.

BPK memberi catatan atas kinerja pengawasan terintegrasi OJK. Dalam laporan tersebut, ada juga catatan terkait dengan kinerja individual bank, khususnya pengelolaan aset…

BPK meminta agar BPJS Kesehatan memutakhirkan data kepesertaan untuk menekan potensi data yang tak sahih bahkan tercatat ganda

BPK menemukan masih terdapat permasalahan BPJS Kesehatan yang menyebabkan beban keuangan hingga Rp521,46 miliar.

Dalam laporan IHPS II Tahun 2019, BPK menggarisbawahi empat permasalahan signifikan dalam pelaksanaan pengawasan OJK terhadap bank umum selama 3 tahun terakhir.

Kritik BPK terhadap kinerja pengawasan OJK pada periode 2017-2019 lalu menjadi masukan positif bagi peningkatan kualitas pengawasan OJK, terutama di masa krisis saat ini.

Dalam dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II/2019, BPK menyoroti fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), termasuk pengawasan terhadap…