Ketua BPK menegaskan risiko salah urus, pemborosan, korupsi, dan penipuan atas anggaran dapat lebih mudah terjadi saat terjadi kondisi kebingungan yang tiba-tiba seperti…

BPK telah merumuskan peta jalan penerapan teknologi digital dan big data menuju Pusat Analisis Data Pemeriksaan Keuangan Negara.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Agus Herta Sumarto melihat arah pemerintah terlihat jelas, yaitu ingin melakukan liberalisasi ekonomi…

Laporan disampaikan oleh Anggota II BPK-RI Pius Lustrilanang kepada Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso di Kantor OJK Gedung Bank Indonesia di Jakarta, disaksikan jajaran…

Kementan misalnya diharapkan dapat memanfaatkan agriculture war room (AWR) yang sudah komprehensif menyediakan informasi tentang pangan di Indonesia.

Ketua BPK Agung Firman Sampurna menjelaskan bahwa audit investigatif terhadap Jiwasraya yang bermula pada 2018 masih berlangsung hingga saat ini.

Ketua BPK Agung Firman Sampurna menjelaskan bahwa sejauh ini, pihaknya baru melakukan perhitungan kerugian negara sesuai permintaan Kejaksaan Agung (Kejagung). Menurutnya,…

Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatra Selatan, kembali mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP terhadap laporan keuangan tahun anggaran 2019.

BPK memberi catatan bahwa OJK tidak merekomendasikan Bank Muamalat untuk melakukan koreksi atas non-performing loan, cadangan kerugian penurunan nilai, dan/atau kewajiban…

Dalam IHPS II/2019, BPK menyoroti pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang tidak sesuai ketentuan terhadap 7 bank, salah satunya adalah Bank Mayapada.

Dalam laporannya, BPK menyatakan bahwa pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap tujuh bank secara individual tidak sepenuhnya sesuai ketentuan.

BPK memberi catatan bahwa OJK tidak merekomendasikan Bank Muamalat untuk melakukan koreksi atas non-performing loan, cadangan kerugian penurunan nilai, dan/atau kewajiban…

BPK memberi catatan atas kinerja pengawasan terintegrasi OJK. Dalam laporan tersebut, ada juga catatan terkait dengan kinerja individual bank, khususnya pengelolaan aset…

BPK meminta agar BPJS Kesehatan memutakhirkan data kepesertaan untuk menekan potensi data yang tak sahih bahkan tercatat ganda

Konflik kepentingan berpotensi muncul karena migrasi bukan dilakukan oleh peserta.

BPK menemukan masih terdapat permasalahan BPJS Kesehatan yang menyebabkan beban keuangan hingga Rp521,46 miliar.