Ketua BPK Agung Firman Sampurna menjelaskan bahwa audit investigatif terhadap Jiwasraya yang bermula pada 2018 masih berlangsung hingga saat ini.

Ketua BPK Agung Firman Sampurna menjelaskan bahwa sejauh ini, pihaknya baru melakukan perhitungan kerugian negara sesuai permintaan Kejaksaan Agung (Kejagung). Menurutnya,…

Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatra Selatan, kembali mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP terhadap laporan keuangan tahun anggaran 2019.

Bisnis, JAKARTA — Tata kelola keuangan oleh kementerian dan lembaga negara dinilai masih tidak efisien dan tidak hemat oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Temuan ketidakefisienan…

Dalam IHPS II/2019, BPK menyoroti pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang tidak sesuai ketentuan terhadap 7 bank, salah satunya adalah Bank Mayapada.

Dalam laporannya, BPK menyatakan bahwa pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap tujuh bank secara individual tidak sepenuhnya sesuai ketentuan.

BPK memberi catatan bahwa OJK tidak merekomendasikan Bank Muamalat untuk melakukan koreksi atas non-performing loan, cadangan kerugian penurunan nilai, dan/atau kewajiban…

Dalam laporan IHPS II/2019, BPK memberikan catatan mengenai pengawasan OJK terhadap tujuh bank karena secara individual dinilai tidak sesuai ketentuan.

BPK meminta agar BPJS Kesehatan memutakhirkan data kepesertaan untuk menekan potensi data yang tak sahih bahkan tercatat ganda

Konflik kepentingan berpotensi muncul karena migrasi bukan dilakukan oleh peserta.

BPK menemukan masih terdapat permasalahan BPJS Kesehatan yang menyebabkan beban keuangan hingga Rp521,46 miliar.

Dalam laporan IHPS II Tahun 2019, BPK menggarisbawahi empat permasalahan signifikan dalam pelaksanaan pengawasan OJK terhadap bank umum selama 3 tahun terakhir.

Dalam dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II/2019, BPK menyoroti fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), termasuk pengawasan terhadap…

BPK menyatakan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap 7 bank secara individual tidak sepenuhnya sesuai ketentuan.

Dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II/2019, terdapat 488 LHP BPK pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan lembaga-lembaga lain.

Pemerintah Kabupaten Demak berharap bia mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD).