Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) menandatangani MoU dengan State Audit Offfice of the Socialist Republic of Viet Nam (SAV) pada 5 November 2017 di Vientiane,…
Kepala Inspektorat DKI Zainal mengungkapkan progres laporan hasil pemeriksanaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2016 masih banyak yang belum ditindaklanjuti.
Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Jawa Tengah mencatat belanja fiktif hingga kontrak pekerjaan yang tidak selesai sehingga merugikan negara masih menjadi temuan di Jawa…
Bisnis.com, JAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan, (BPK) memiliki kewenangan untuk melakukan audit terhadap proses pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) di Kementerian Pertahanan (Kemhan)…
Bisnis.com, JAKARTA--Hasil audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2016, mulai mendekati target sasaran pokok pembangunan tata…
Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Bahrullah Akbar meminta publik aktif apabila mendapati oknum lembaga auditor negara tersebut yang mencoba melakukan penyalahgunaan wewenang.
Penyelesaian yang lamban terkait dengan rekomendasi Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) tentang pengembalian kerugian negara atau daerah menunjukkan kepatuhan entitas dalam…
Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo mengaku tidak tahu-menahu tentang pemberian suap terhadap auditor Badan Pemeriksa Keuangan.
Otoritas Jasa Keuangan menerima secara resmi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan OJK Tahun Anggaran 2016 yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian…
Badan Pemeriksa Keuangan menyerahkan Laporan Hasil Investigasi atas Belanja Modal Tanah di Sumatra Barat dengan indikasi kerugian negara Rp47,08 miliar.
JAKARTA – Anggota Komisi V DPR Nizar Zahro menyatakan akan mendalami kasus suap dalam pemberian status opini audit wajar tanpa pengecualian (WTP) oleh oknum pejabat Badan…
BPK RI memberikan opini wajar tanpa pengecualian atas laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah seluruh kabupaten dan kota di Nusa Tenggara Barat.
Nusa Tenggara Barat kembali mendapat opini wajar tanpa pengecualian terhadap laporan keuangannya dari Badan Pemeriksa Keuangan. Dengan ini, tercatat NTB sudah enam tahun…
