Momen Prabowo Cari Pramono Minta Patungan Proyek Giant Sea Wall: Enggak Hadir? Waduh

Prabowo sempat mencari keberadaan Pramono saat membahas proyek patungan Giant Sea Wall.
Presiden Prabowo Subianto memberikan surat pengukuhan kepada calon hakim baru berprestasi di Balairung Mahkamah Agung, Jakarta, Kamis (12/6/2025)/Bisnis-Dany Saputra.
Presiden Prabowo Subianto memberikan surat pengukuhan kepada calon hakim baru berprestasi di Balairung Mahkamah Agung, Jakarta, Kamis (12/6/2025)/Bisnis-Dany Saputra.

Bisnis.com, JAKARTA — Ada momen menarik ketika Presiden Prabowo Subianto membahas tentang proyek tanggul laut raksasa alias Giant Sea Wall. Saat itu dia secara spontan meminta Provinsi Jakarta ikut patungan membangun proyek ambisius tersebut.

Prabowo cukup percaya diri bahwa Pramono akan mendukung proyek pembangunan tanggul laut pantai utara Jawa, alias Giant Sea Wall (GSW). 

Hal itu disampaikan oleh Prabowo pada acara Penutupan Konferensi Internasional Infrastruktur atau International Conference on Infrastructure 2025 di Jakarta Convention Center, Kamis (12/6/2025).

Prabowo menuturkan bahwa pembangunan GSW akan dimulai pada pemerintahannya, meskipun berpotensi bakal tuntas pada pemerintahan setelahnya.

Dia mengungkap biaya yang dibutuhkan adalah US$80 miliar untuk pembangunan tanggul sepanjang 500 kilometer (KM) dari Banten hingga Gresik. 

Sementara itu, khusus untuk Teluk Jakarta, biaya pembangunan tanggul diperkirakan sekitar US$8 miliar sampai dengan US$10 miliar. Untuk itu, dia pun sempat bertanya apabila Gubernur Jakarta Pramono Anung akan mendukung proyek tersebut. 

"Kalau US$8 miliar sampai US$10 miliar, saya kira kita sendiri mampu. Di sini ada hadir Gubernur DKI tidak? Enggak hadir? Waduh. Coba diselidiki kenapa tidak hadir," ujarnya kepada para peserta.

Meski demikian, pria yang juga Ketua Umum Partai Gerindra itu menyebut telah berkomunikasi dengan Pramono dengan mengirim utusan guna menanyakan soal dukungan Pemerintah Provinsi Jakarta dalam proyek tersebut. 

"Gubernur DKI dukung proyek ini atau tidak? Saya dapat jawaban ‘dukung’. Alhamdullilah. Karena APBD-nya DKI sangat besar. Jadi saya bilang DKI harus urunan. Pemerintah pusat urunan, jadi kalau US$8 miliar, katakanlah 8 tahun, berarti US$1 miliar satu tahun," ujar Prabowo. 

Kepala Negara itu juga sempat berseloroh bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sempat merespons dengan tegang soal proyek jumbo itu. Namun, dia meyakinkan Bendahara Negara bahwa Pemerintah Provinsi Jakarta akan ikut berkontribusi dalam pendanaan proyek itu.

Prabowo mengeklaim bahwa nantinya Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta akan berkontribusi untuk mendanai setengah dari nilai proyek tersebut. 

"Menteri Keuangan sudah kelihatan tegang. Tenang Bu, DKI nyumbang, DKI setengah, pemerintah pusat setengah, karena ini untuk DKI sebenarnya," terangnya. 

Adapun Prabowo menyampaikan, GSW diprioritaskan untuk dibangun di Jakarta, Semarang, Pekalongan dan Brebes. Dia menyatakan terbuka apabila investor asing ingin ikut menanamkan modalnya dalam pembangunan proyek tersebut. 

Kendati demikian, Presiden ke-8 RI itu menyebut pemerintah Indonesia tidak akan menunggu masuknya investasi asing melainkan mendorong kekuatan sendiri. 

"Perusahaan-perusahaan dari Tiongkok, dari Jepang, dari Korea, Eropa, Timur-Tengah yang mau ikut silakan. Tapi, kita tidak tunggu, kita akan gunakan kekuatan kita sendiri," tuturnya. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Dany Saputra
Editor : Edi Suwiknyo
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Bisnis Plus logo

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro