Qanun LKS mengatur seluruh lembaga keuangan termasuk bank yang beroperasi di Provinsi Aceh wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah dan berlaku sejak 4 Januari 2019.

BNI Syariah terus bersinergi dengan induk usaha, yakni BNI, untuk memacu proses konversi dalam rangka menyukseskan implementasi Qanun LKS di Aceh.

BRISyariah dan Bank Syariah Mandiri berupaya segera menyelesaikan konversi aset dari induk sebelum merger efektif pada Februari 2021.

Hingga saat ini BNI Syariah telah membuka sebanyak 13 KCP sebagai implementasi Qanun LKS.

Kinerja perseroan mengalami lompatan luar biasa pada kuartal I/2020. Tren positif itu diperkirakan berlanjut pada kuartal II/2020.

Program tersebut antara lain pemberian hadiah umroh, hadiah langsung, bebas biaya migrasi, hingga assessment Al Fatihah.

BNI Group optimis proses peralihan seluruh cabang BNI Konvensional menjadi BNI Syariah akan tuntas akhir tahun ini.

BNI Group menyatakan siap mengimplementasi Qanun Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Provinsi Aceh dan akan secara bertahap mengalihkan status kantor-kantor cabang konvensional…

Pemprov minta DPR Aceh segera membahas revisi Qanun (peraturan daerah) No.5/2012 tentang Pemilihan Kepala Daerah.

Pihak Kejaksaan melakukan eksekutor berupa hukuman cambuk kepada 18 terpidana, karena terbukti melanggar Qanun Syariat Islam di Kota Banda Aceh, Selasa.

Pemerintah Kota Banda Aceh menilai proyek penerapang gampong (desa) syariat hingga saat ini belum optimal.

Kementerian Dalam Negeri harus segera menyelesaikan kajian terhadap Qanun Aceh No. 6/2014 tentang Hukum Jinayat yang telah disahkan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh pada 27 September…

Pemerintah Provinsi Aceh telah menyiapkan beberapa langkah lanjutan terkait janji pemeritah pusat segera mengesahkan beberapa regulasi turunan Undang-Undang Pemerintahan…

Gubernur Aceh Zaini Abdullah menegaskan, pengesahan Qanun (peraturan daerah) Jinayat (hukum pidana Islam) tak melanggar hak asasi manusia internasional.

Pengesahan qanun (peraturan daerah) tentang Hukum Jinayat (pidana Islam) yang baru-baru ini disahkan oleh DPRA mengundang perhatian Kerajaan Brunei Darussalam. Mereka mengirimkan…

Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) akan mengesahkan rancangan qanun (peraturan daerah) mengenai jinayat atau hukum pidana Islam pada malam ini, Jumat (26/9/2014).