Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Aswanto mengingatkan, warga negara asing (WNA) tidak punya hak konstitusional, hanya warga negara Indonesia (WNI) yang dapat mengajukan pengujian…
Runik Erwanto serta Singgih Tomi Gumilang sebagai pemohon merasa dirugikan dengan adanya penerapan PSBB karena tidak dapat menjalankan pekerjaannya sebagai advokat.
Pengamat Hukum Energi dan Pertambangan Universitas Tarumanagara Ahmad Redi mengatakan revisi UU Minerba ini tak memenuhi kriteria carry over atau pembahasan yang dapat dilanjutkan…
Bisnis, JAKARTA — Para pengadil di Mahkamah Konstitusi membayangkan komplikasi hukum dari permohonan awal kuasa hukum para korban PT First Anugerah Karya Wisata atau First…
Aspataki menggugat Pasal 82 huruf a yang memuat pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda maksimal Rp15 miliar bagi setiap orang yang sengaja menempatkan calon PMI pada…
Jemaah korban penipuan PT First Anugerah Karya Wisata atau First Travel berharap respon positif dari Mahkamah Konstitusi (MK) setelah sejumlah pengacara dan pegiat hukum…
Agus mengatakan bahwa uji materil dan formil tersebut diajukan lantaran Presiden Joko Widodo tak kunjung menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu).
Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman mengatakan penunjukan anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak menunggu selesainya proses uji materi UU KPK yang…
Bagi pihak kontra, UU KPK anyar dianggap memperlemah pemberantasan korupsi. Sebaliknya, pihak pendukung menilai beleid tersebut memperkuat lembaga antirasuah.
Pada sidang pemeriksaan pendahuluan Senin (14/10/2019) dua pekan lalu, para pemohon belum mencantumkan nomor UU KPK hasil revisi. Pasalnya, pengundangan beleid tersebut baru…
Bisnis, JAKARTA — Penggugat UU KPK hasil revisi mengharapkan konsistensi Mahkamah Konstitusi untuk tetap menggarap beleid yang belum diundangkan tersebut.n
Bisnis, JAKARTA — Adanya kewenangan penyidikan yang dimiliki oleh Otoritas Jasa Keuangan harus dimaknai sebagai bagian dari upaya lembaga itu memberikan kepastian hukum bagi…
Mahkamah Agung (MA) telah mengabulkan sebagian permohonan uji materi Ketua Umum DPP Partai Hanura Oesman Sapta Odang terkait norma pencalonan anggota Dewan Perwakilan Daerah…
To top
