Pemerintah dan DPR berencana merevisi Undang-undang No. 32/2004 tentang pemerintah daerah guna mengefektifkan tata kelola pemerintah daerah, sekaligus menjaga pembangunan…
Pemerintah pusat dinilai masih enggan menyerahkan kewenangan yang seharusnya sudah menjadi urusan pemerintah daerah, sehingga pelaksanaan otonomi daerah belum optimal.
Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) meminta pemerintah menempatkan kantor pajak bumi dan bangunan (PBB) sebagai instansi pemungut pajak bumi dan bangunan…
Kementerian Dalam Negeri menilai pelaksanaan otonomi daerah saat ini cenderung semena-mena dan tidak kooperatif dengan pemerintah pusat. Kebijakan desentralisasi menyebabkan…
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengusulkan adanya revisi Peraturan Pemerintah (PP) No.38/2007 sebelum dimasukkan ke dalam rancangan revisi Undang-undang…
Jika disetujui menjadi sebuah undang-undang, RUU Pemda terutama menyangkut bab perizinan, bisa saja mengundang judicial review dari pemerintah kabupaten/kota. Aroma ketidakpuasan…