Meski meningkat, sayangnya layanan publik antar daerah belum merata hingga saat ini. Hal tersebut terlihat dari indikator Angka Partisipasi Murni (APM), atau proporsi anak…

Inilah yang menjadi dilema karena dihadapkan pada kemampuan yang berbeda-beda. Itu sebabnya pemerintah pusat terus mencari formula yang tepat.

KPPOD menilai otonamo daerah masih perlu banyak pembenahan sistem. Kendati demikian, Indonesia sudah memiliki acuannya.

Prioritas penerimaan putera-puteri asal Aceh dalam seleksi CPNS tahun ini harus dilakukan pemerintah, mengingat saat ini sebagian besar masyarakat di Aceh terdampak pandemi…

Saat ini di Kementerian Dalam Negeri terdapat 317 daerah yang mengajukan pemekaran DOB kepada pemerintah.

Kerja sama ini berkaitan dengan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pelantikan dilakukan secara serentak dan bertahap karena adanya disparitas sebaran akhir masa jabatan 270 daerah yang menyelenggarakan Pilkada Serentak 2020.

Bawaslu telah mengusulkan kepada KPU untuk menunda pelantikan Orient P Riwu Kore, bupati terpilih Kabupaten Sabu Raijua.

Pengalihan aset, personel, dan dokumen merupakan amanah UU No. 25/2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi.

Kebijakan otonomi daerah atau decentralization yang dilakukan Indonesia merupakan contoh kesuksesan pembangunan negara di dunia. Namun, Bank Dunia masih memberikan 3 catatan…

Pemerintah menganut prinsip bahwa pemekaran wilayah dilakukan pembatasan atau moratorium sehingga dalam kurun 5 tahun mendatang tidak akan ada penambahan daerah administratif…

KPPOD menilai masih banyak pemerintah daerah yang memandang keberadan Online Single Submission (OSS) sebagai bentuk resentralisasi kewenangan perizinan.

Munculnya wacana pembentukan daerah otonomi baru, seperti apa sebenarnya pembentukan daerah otonomi baru yang masuk ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Wagub Uu mengatakam seharusnya jumlah wilayah Provinsi Jawa Barat bisa mencapai 40 kabupaten/kota dan saat ini baru ada 27 kabupaten/kota.

Wacana perpindahan Ibu Kota dari DKI Jakarta ke daerah lain tak bisa hanya dipandang dari segi ekonomi dan ekologis. Persoalan regulasi, administratif serta faktor politik…

Memasuki tahun ke-23, Otonomi Daerah diyakini telah memberikan perubahan positif pada kehidupan bermasyarakat.