Pencabutan izin usaha pertambangan atau IUP bermasalah mulai menuai sejumlah gugatan yang berujung pada tuntutan hukum.

Sumatra Selatan dinilai sebagai daerah pertambangan yang telah menata izin usaha pertambangan dengan baik sehingga lebih terhindar dari tindakan korupsi di sektor tersebut.

WALHI menyambut baik rencana Presiden untuk mengeluarkan Instruksi Presiden tentang moratoritum sawit dan tambang.

Pemerintah Provinsi Sumatra Barat mempercepat evaluasi izin usaha pertambangan (IUP) yang masih banyak bermasalah di daerah itu, guna menciptakan usaha tambang yang tidak…

PT Multi Harapan Utama (MHU) berkonsultasi ke Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) terkait keputusan Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak yang menutup tambangnya.

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menerima usulan dari kementerian teknis terkait bidang usaha eksplorasi pertambangan yang dibatasi maksimal kepemilikan saham 75 persen…

Sebanyak 13 pemegang Kontrak Karya (KK) dan 12 Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) akan menandatangani amendemen kontrak pada pekan ini.

KPK akan mengawasi sekitar 1.200 izin usaha pertambangan yang tak memiliki status Clear and Clean (CNC) hingga 1 Oktober 2015 sesuai dengan batas waktu dari Kementerian ESDM.

Usulan besaran kenaikan royalti untuk pemegang lisensi Izin Usaha Pertambangan (IUP) batubara kualitas menengah dan tinggi sebesar 9% dan 13,5% sudah tidak relevan dengan…

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara tetap meminta pelaku usaha pertambangan berlisensi Izin Usaha Pertambangan di wilayah tersebut menuntaskan kewajiban clean and clear (CnC)…

Sebanyak 578 izin usaha pertambangan di empat provinsi di Jawa masih berstatus non clean and clear (CnC) atau mencapai 46,09% dari seluruh IUP yang ada di sana sebanyak 1.254.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara bakal menahan penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) sampai pemerintah pusat mengeluarkan aturan pendukung untuk menerapkan Undang-Undang…

Provinsi Jawa Timur masih mempunyai pekerjaan rumah untuk menyelesaikan tumpukan 845 permohonan izin pertambangan, rekor tertinggi setelah pemerintah kabupaten/kota dilarang…

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan akan melakukan evaluasi terhadap pungutan-pungutan yang selama ini dilakukan daerah kepada pelaku usaha pertambangan…

Pemerintah pusat telah mencabut sebanyak 237 izin usaha pertambangan di wilayah Sumatra.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana mengkaji ulang seluruh izin usaha pertambangan (IUP) di Karawang dan Bogor terkait kerusakan lingkungan yang terjadi.