KPK akan mengawasi sekitar 1.200 izin usaha pertambangan yang tak memiliki status Clear and Clean (CNC) hingga 1 Oktober 2015 sesuai dengan batas waktu dari Kementerian ESDM.

Pemerintah akan membentuk tim teknis lintas kementerian untuk menentukan tindakan terhadap Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang belum berstatus clean and clear (CnC).

Usulan besaran kenaikan royalti untuk pemegang lisensi Izin Usaha Pertambangan (IUP) batubara kualitas menengah dan tinggi sebesar 9% dan 13,5% sudah tidak relevan dengan…

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara tetap meminta pelaku usaha pertambangan berlisensi Izin Usaha Pertambangan di wilayah tersebut menuntaskan kewajiban clean and clear (CnC)…

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara bakal menahan penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) sampai pemerintah pusat mengeluarkan aturan pendukung untuk menerapkan Undang-Undang…

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara perlu ditinjau kembali dan tidak menutup kemungkinan untuk direvisi.

Provinsi Jawa Timur masih mempunyai pekerjaan rumah untuk menyelesaikan tumpukan 845 permohonan izin pertambangan, rekor tertinggi setelah pemerintah kabupaten/kota dilarang…

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan akan melakukan evaluasi terhadap pungutan-pungutan yang selama ini dilakukan daerah kepada pelaku usaha pertambangan…

Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana mengkaji ulang seluruh izin usaha pertambangan (IUP) di Karawang dan Bogor terkait kerusakan lingkungan yang terjadi.

Penerbitan izin pertambangan perlu dikelola dengan sistem satu atap sehingga mengurangi potensi tumpang tindih dan permainan di bidang

Kementerian Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM) pekan depan menerjunkan tim investigasi Inspektorat ke Kabupaten Pulau Taliabu terkait dengan temuan KPK terhadap 97 Izin…

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencabut secara permanen 50 izin usaha pertambangan (IUP) yang beroperasi di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah.

Bupati Kutai Timur Isran Noor mengungkapkan dugaan pemalsuan dokumen terkait izin pertambangan muncul setelah adanya laporan audit dari Badan Pengawas Keuangan.

Perusahaan tambang asal Australia One Asia Resources Limited mempertanyakan kepastian hukum kerja sama investasi di Tanah Air karena selama ini mereka merasa telah dirugikan.Chief…

Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kalimantan Timur melaporkan dua kejahatan korporasi terkait lingkungan dan sumber daya alam (SDA) ke Komisi Pemberantasan Korupsi

BISNIS.COM, JAKARTA—Pemerintah harus mempertegas dalam pengalihan izin usaha pertambangan dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah provinsi, agar investor tidak tertekan…