Sejumlah pihak mempertanyakan keputusan pemerintah pusat yang mendelegasikan sebagian besar perizinan pertambangan mineral dan batu bara ke pemerintah provinsi.
Kebijakan pengalihan perizinan dari pusat ke daerah dinilai bakal memperparah persoalan tata kelola pertambangan di daerah yang minim evaluasi dari pusat.
Selain pendelegasian sertifikat standar dan izin, pemerintah pusat juga memberi wewenang pemerintah provinsi untuk menetapkan wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan…
Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengatakan permintaan maaf Kapolda Sulawesi Tengah tidak menghilangkan unsur pidana pelaku penembakan seorang warga Parigi Moutong…
Sedikitnya 1.036 perusahaan tambang yang kegiatannya dihentikan sementara akibat belum menyerahkan dokumen rencana kegiatan dan anggaran biaya (RKAB) 2022.
DPR RI meminta penundaan pembahasan rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) 2022 bagi perusahaan di bawah BUMN Holding Pertambangan Indonesia (MIND ID).
Total terdapat 2.343 perusahaan yang ditinjau izinnya, dan pada tahap pertama atau Senin (10/1/2022) akan terdapat pencabutan IUP 2.078 perusahaan tambang.
Bahlil ingin ke depannya investasi bisa berkualitas, agar dapat menciptakan lapangan pekerjaan sebesar-besarnya. Oleh sebab itu, dia mengatakan pemerintah akan melakukan…
Kadin Indonesia mendukung langkah pemerintah yang terus berupaya memperbaiki tata kelola sumber daya alam agar ada pemerataan, transparan dan adil, untuk mengoreksi ketimpangan,…
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mendukung pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait pemberian sanksi kepada pelaku usaha tambang batu bara yang tidak memenuhi…
Pengusaha pertambangan batu bara mengeluhkan lambatnya reaksi pemerintah terkait pengajuan perpanjangan izin tambang. Hal itu dinilai dapat memberikan ketidakpastian bagi…
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berencana mempermudah proses pengajuan izin eksplorasi tambang dan izin produksi dengan menjadikannya satu paket perizinan.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta pemerintah pusat tidak asal memberikan izin penambangan, karena pemerintah daerah yang terkena dampak kerusakan lingkungan.
Pemerintah diminta mempercepat proses pemberian izin kepada PT Aneka Tambang Tbk. atau Antam untuk mengelola Blok Bahodopi Utara dan Blok Matarape sebagai dua kawasan tambang…