Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengusulkan peningkatan modal dasar Perusahaan Daerah Air Minum Jakarta Raya (PAM Jaya) dari Rp2 triliun menjadi Rp23,87 triliun kepada Dewan…

Kabar itu disampaikan Direktur AKBU KPK Aminudin, menindaklanjuti hasil kajian BPKP terkait rencana perpanjangan kontrak kerja sama PAM Jaya bersama dengan PT Aetra Air Jakarta.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengendus adanya potensi kecurangan atau fraud dalam rencana perpanjangan kontrak kerja sama PAM Jaya dan PT Aetra Air Jakarta.

KPK juga mendapatkan data bahwa mitra swasta terkait relatif tak berkinerja baik di sisi hilir, yaitu terjadinya tingkat kebocoran pipa yang berimbas pada cakupan layanan…

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum memberikan keterbukaan informasi ihwal isi dari addendum perjanjian kerja sama antara PAM Jaya dengan pihak swasta tersebut kepada publik.…

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menilai langkah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk memperpanjang kontrak pengelolaan air bersih di Jakarta kepada PT Aetra Air Jakarta…

“Sampai dengan sekarang masih dalam kajian, belum ada kita perpanjangan kontrak. Itu adendum dalam rangka untuk percepatan akses layanan air minum."

“Perpanjangan kontrak tidak pernah dibicarakan di DPRD, sehingga semuanya masih gelap. Entah bagaimana ceritanya tiba-tiba Pak Gubernur memutuskan untuk memperpanjang kontrak."

Perusahaan layanan air bersih PT Aetra Air Jakarta memastikan ketersediaan suplai air selama musim hujan kepada pelanggan akan dipenuhi.

Instalasi Pengolahan Air (IPA) Buaran PT Aetra Air Jakarta akibat banjir dan pemadaman listrik berangsur mulai berproduksi meskipun belum dalam kapasitas normal.

Suplai Air Aetra terganggu akibat dari Gardu PLN dan Instalansi Pengolahan Air (IPA) Buaran terendam banjir

PT Aetra Air Jakarta, perusahaan penyediaan dan pelayanan air bersih untuk wilayah Timur DKI Jakarta menginformasikan bahwa pada saat ini telah terjadi pemadaman aliran listrik…

PAM Jaya masih belum dapat menentukan langkah lanjutan terkait pernyataan KPK atas head of agreement (HoA) antara PAM Jaya dengan PT Aetra Air Jakarta.

KPK bakal mengadakan pertemuan lanjutan bersama Pemprov DKI Jakarta terkait rencana pengambilalihan pengelolaan air setelah Mei 2019.

PAM Jaya bersama Tim Evaluasi Tata Kelola Air Minum masih merumuskan langkah yang akan diambil terkait tidak kooperatifnya PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja) dalam proses pengambilalihan…

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta klarifikasi dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait pengambilalihan pengelolaan air di DKI Jakarta dari PT PAM Lyonnaise…