Total nilai pembiayaan BP Tapera itu mencakup sebanyak 152.717 unit rumah yang tersebar di 9.838 perumahan.

Terdapat gap yang sangat lebar antara tingkat kebutuhan rumah yang didominasi oleh pasangan muda dan kemampuan dalam menyediakan perumahan.

Sejak 2010, pemerintahtelah menyuntik program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) mencapai Rp108,5 triliun.

BP Tapera menargetkan penyaluran pembiayaan rumah melalui FLPP dan Tapera sebesar Rp12,12 triliun pada semester II/2023.

BP Tapera melaporkan penyaluran fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) mencapai Rp13,46 triliun per Juli 2023.

Penyaluran 50.000 Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk pekerja sektor informal dan mandiri dikebut melalui kerja sama dengan Bank BTN.

Bank Tabungan Negara membidik potensi pembiayaan rumah bersubsidi untuk sektor informal hingga akhir 2023 senilai Rp800 miliar. 

PT Bank Nagari menjalin kerjasama dengam DPD Apersi Sumatra Barat untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam hal kepemilikan rumah.

Kementerian PUPR menargetkan menyalurkan bantuan pembiayaan kepada 227.251 unit perumahan pada 2024.

Kuota penyaluran KPR melalui fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) berpotensi menurun seiring kenaikan harga rumah subsidi.

Kementerian PUPR menargetkan aturan terkait dengan batasan harga jual rumah subsidi akan rampung pada bulan ini.

Terkait kontribusi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 untuk perumahan, posisi dana FLPP per April 2023 telah mencapai Rp85,78 triiliun. 

Pengembang bersama stakeholder terkait tengah menggodok 2 skema pembiayaan perumahan untuk pekerja berpenghasilan tidak tetap.

Target penyaluran FLPP di 2023 akan menyasar pada pekerja informal berbasis komunitas.

Ancaman bisnis segmen ini justru inflasi. Jika inflasi tidak terjaga dan tinggi, maka akan menggerus pendapatan masyarakat berpenghasilan tetap.

Backlog rumah masih tinggi, BTN (BBTN) targetkan 82.250 unit KPR FLPP dan Tapera pada 2023.