Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly mengatakan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) yang disiapkan oleh lembaga legislatif dan eksekutif untuk…
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah sepakat memangkas jumlah materi dalam program legislasi nasional atau prolegnas menjadi maksimal 30 rancangan undang-undang per…
Sistem Prolegnas yang selama ini hanya mengedepankan jumlah UU yang dibuat harus segera dievaluasi. Pasalnya, undang-undang yang dihasilkan harus dapat diimplementasikan…
Ketua DPR Ade Komarudin mengatakan institusinya akan mengevaluasi target Program Legislasi Nasional 2016, karena untuk meningkatkan kualitas produk legislasi bukan sekedar…
Pembahasan rancangan Undang Undang Migas harus segera dilakukan untuk menuntaskan berbagai persoalan di sektor energi, khususnya masalah tata kelola industri minyak dan gas…
Ketua Badan Legislasi DPR Supratman Andi Agtas mengatakan mayoritas anggota Baleg setuju Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual masuk dalam Program Legislasi…
Rancangan lembaga pembiayaan khusus sektor industri sudah diserahkan ke DPR untuk ditindaklanjuti dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun ini.
DPR RI melalui rapat paripurna menyetujui rancangan undang-undang (RUU) Tax Amnesty dan revisi UU No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masuk program…
Pimpinan DPR meragukan hari legislasi akan berjalan efektif menyusul belum tuntasnya pembahasan strategis Program Legislasi Nasional (Prolegnas), baik dari pemerintah maupun…
Pemerintah siap mendiskusikan Rancangan undang-undang (RUU) Komisi Kebenaran Rekonsiliasi (KKR) yang sudah masuk program legislasi nasional (Prolegnas).
DPR diminta setidaknya membahas 24 RUU dalam Prolegnas 2015-2019 yang menyinergikan tiga sektor, yakni sektor moneter, perbankan dan lembaga keuangan nonbank, serta sektor…
Kinerja legislasi DPR pada Prolegnas 2009-2014 bidang ekonomi dinilai mengecewakan mengingat hanya 10 RUU yang disahkan dari dari 39 RUU yang direncanakan. Sisanya 8 RUU…
DPR menyepakati tambahan dua Rancangan UU (RUU) ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2014, yakni RUU perubahan atas UU No. 6/1996 tentang Perairan Indonesia…