Pemerintah dan DPR sepakat mengganti RUU Penyadapan yang diinisiasi oleh Badan Legislasi (Baleg) dengan RUU tentang perubahan kedua atas UU No. 23 tahun 1999 tentang Bank…
LPSK menyatakan RUU PKS penting untuk dibahas seiring dengan meningkatnya angka permohonan perlindungan dari para korban kekerasan seksual kepada LPSK.
Penarikan sejumlah RUU dilakukan atas usulan komisi maupun kesepakatan fraksi, dan disepakati bersama dalam Rapat Kerja Baleg dengan Menkumham dan Panitia Perancang Undang-Undang…
Omnibus Law yang dimasukkan dalam antara Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, Omnibus Law Perpajakan, Omnibus Law Ibu Kota Negara, dan Omnibus Law Farmasi.
Rapat Paripurna DPR RI di Jakarta, Rabu (22/1/2020), menyepakati 50 rancangan undang-undang yang masuk dalam Program Legislasi Nasional Prioritas tahun 2020.
Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Farah Puteri Nahlia mengatakan bahwa sampai saat ini agenda reformasi yang belum terlaksana adalah regulasi tugas perbantuan…
Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) pesimistis Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah bisa merampungkan 50 Rancangan Undang-undang (RUU) yang masuk dalam Program…
Pemerintah tidak bisa memaksa DPR untuk menuntaskan RUU berkategori omnibus law mengingat konsep perundang-undangan tersebut baru dikenal dalam pranata pembentukan legislasi…
Rapat Paripurna DPR hari ini menyetujui Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020-2024 sebanyak 248 RUU sedangkan sebanyak 24 RUU bersifat carry over dari periode sebelumnya.
Pantia kerja program legislasi nasional telah menyepakati rancangan undang-undang prioritas untuk tahun 2020 dan juga 2020—2024. Revisi Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang…
Panitia Kerja Dewan Perwakilan Rakyat bersama pemerintah menyepakati Program Legislatif Nasional Rancangan Undang Undang 2020—2024. Sebanyak 248 regulasi diharapkan bisa…
RUU Perlindungan Data Pribadi yang akhirnya dimasukkan dalam Prolegnas prioritas DPR 2020 menjadi berita terpopuler di kanal Teknologi Bisnis.com pada Rabu (4/12/2019).
Menko Polhukam Mahfud MD berencana memasukan rencana pembentukan kembali Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) dalam Program Legislasi Nasional 2020.
Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Muhammad Misbakhun menyatakan ada tiga Rancangan Undang-Undang (RUU) yang akan masuk dalam prioritas Prolegnas 2020. Adapun…
.jpg?w=273&h=177)
To top 
