Pemerintah dan DPR sepakat mengganti RUU Penyadapan yang diinisiasi oleh Badan Legislasi (Baleg) dengan RUU tentang perubahan kedua atas UU No. 23 tahun 1999 tentang Bank…

Wakil Ketua Baleg DPR Achmad Baidowi mengatakan kalau ada usulan perubahan judul dan isi dari RUU HIP, maka harus diajukan RUU yang baru.

Revisi UU Bank Indonesia disiapkan oleh DPR dan pemerintah.

LPSK menyatakan RUU PKS penting untuk dibahas seiring dengan meningkatnya angka permohonan perlindungan dari para korban kekerasan seksual kepada LPSK.

Omnibus Law yang dimasukkan dalam antara Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, Omnibus Law Perpajakan, Omnibus Law Ibu Kota Negara, dan Omnibus Law Farmasi.

Rapat Paripurna DPR RI di Jakarta, Rabu (22/1/2020), menyepakati 50 rancangan undang-undang yang masuk dalam Program Legislasi Nasional Prioritas tahun 2020.

Ada beberapa RUU prioritas yang dinilai akan sangat menyita waktu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Dewan Perwakilan Rakyat telah memasukkan Rancangan Undang - Undang (RUU) IKN untuk masuk prolegnas.

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) pesimistis Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah bisa merampungkan 50 Rancangan Undang-undang (RUU) yang masuk dalam Program…

Pemerintah tidak bisa memaksa DPR untuk menuntaskan RUU berkategori omnibus law mengingat konsep perundang-undangan tersebut baru dikenal dalam pranata pembentukan legislasi…

Formappi menilai RUU tentang Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama tidak mendesak dimasukkan dalam Prolegnas Prioritas 2020.

Rapat Paripurna DPR hari ini menyetujui Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020-2024 sebanyak 248 RUU sedangkan sebanyak 24 RUU bersifat carry over dari periode sebelumnya.

Panitia Kerja Dewan Perwakilan Rakyat bersama pemerintah menyepakati Program Legislatif Nasional Rancangan Undang Undang 2020—2024. Sebanyak 248 regulasi diharapkan bisa…

Sebanyak 55 Rancangan Undang Undang diusulkan masuk dalam program legislasi nasional prioritas 2020. 

RUU Perlindungan Data Pribadi yang akhirnya dimasukkan dalam Prolegnas prioritas DPR 2020 menjadi berita terpopuler di kanal Teknologi Bisnis.com pada Rabu (4/12/2019).

Menko Polhukam Mahfud MD berencana memasukan rencana pembentukan kembali Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) dalam Program Legislasi Nasional 2020.