Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Farah Puteri Nahlia mengatakan bahwa sampai saat ini agenda reformasi yang belum terlaksana adalah regulasi tugas perbantuan…
Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) pesimistis Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah bisa merampungkan 50 Rancangan Undang-undang (RUU) yang masuk dalam Program…
Pemerintah tidak bisa memaksa DPR untuk menuntaskan RUU berkategori omnibus law mengingat konsep perundang-undangan tersebut baru dikenal dalam pranata pembentukan legislasi…
Rapat Paripurna DPR hari ini menyetujui Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020-2024 sebanyak 248 RUU sedangkan sebanyak 24 RUU bersifat carry over dari periode sebelumnya.
Pantia kerja program legislasi nasional telah menyepakati rancangan undang-undang prioritas untuk tahun 2020 dan juga 2020—2024. Revisi Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang…
Panitia Kerja Dewan Perwakilan Rakyat bersama pemerintah menyepakati Program Legislatif Nasional Rancangan Undang Undang 2020—2024. Sebanyak 248 regulasi diharapkan bisa…
RUU Perlindungan Data Pribadi yang akhirnya dimasukkan dalam Prolegnas prioritas DPR 2020 menjadi berita terpopuler di kanal Teknologi Bisnis.com pada Rabu (4/12/2019).
Menko Polhukam Mahfud MD berencana memasukan rencana pembentukan kembali Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) dalam Program Legislasi Nasional 2020.
Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Muhammad Misbakhun menyatakan ada tiga Rancangan Undang-Undang (RUU) yang akan masuk dalam prioritas Prolegnas 2020. Adapun…
Bisnis, JAKARTA — Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia mencatat sebanyak 37 Rancangan Undang-Undang yang masuk dalam Program Legislasi Nasional, terus diperpanjang…
Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar mengatakan bahwa dari jumlah 54 RUU yang menjadi target Prolegnas 2014—2019, terdapat 21 RUU yang pembahasannya berpotensi untuk lebih cepat dituntaskan, dengan…
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly mengatakan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) yang disiapkan oleh lembaga legislatif dan eksekutif untuk…
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah sepakat memangkas jumlah materi dalam program legislasi nasional atau prolegnas menjadi maksimal 30 rancangan undang-undang per…
Sistem Prolegnas yang selama ini hanya mengedepankan jumlah UU yang dibuat harus segera dievaluasi. Pasalnya, undang-undang yang dihasilkan harus dapat diimplementasikan…
Ketua DPR Ade Komarudin mengatakan institusinya akan mengevaluasi target Program Legislasi Nasional 2016, karena untuk meningkatkan kualitas produk legislasi bukan sekedar kuantitas.
