Kepala daerah memiliki peran penting dalam menyukseskan pelaksanaan vaksinasi Covid-19, terutama melalui penyediaan anggaran dalam APBD untuk mendukung pelaksanaan vaksinasi…

Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan bahwa karena anggaran vaksinasi sangat besar, pemerintah daerah diminta turut serta, termasuk dalam APBD.

APBD Kabupaten Ogan Komering Ilir atau OKI tahun anggaran 2021 tercatat Rp2,7 triliun atau naik 4,65% dibanding tahun sebelumnya yang senilai Rp2,58 triliun.

Pemprov Kaltara telah merealisasikan kegiatan fisik dan keuangan sesuai yang direncanakan termasuk memenuhi kebijakan percepatan penanganan Covid-19 dengan baik.

Hingga November 2020 dana pemerintah daerah yang menganggur di perbankan mencapai Rp218,8 triliun. 

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan pemerintah daerah mengendapkan dana sebesar Rp218,6 triliun di perbankan per November 2020.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Mochamad Ardian memberi catatan khusus kepada 346 daerah yang realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masih di bawah…

APBD 2021 akan difokuskan pada sektor kesehatan dan pendidikan, di mana kedua bidang tersebut menjadi faktor serius yang harus ditangani.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Benni Irwan mengatakan empat tim tersebut dibentuk dengan diterbitkannya surat keputusan dari Mendagri Tito Karnavian.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menargetkan realisasi anggaran pada kuartal I/2021 bisa mencapai 25%, sebagai fondasi untuk menjaga stabilitas perekonomian daerah.

Hal itu disampaikan oleh Anggota fraksi Partai Demorkat DPRD DKI, Neneng Hasanah saat membacakan pemandangan umum fraksinya terhadap Raperda APBD 2021.

Pagu Ran­cangan APBD DKI Jakarta 2021 dipatok senilai Rp82,5 triliun untuk kepentingan pe­na­nganan pandemi Covid-19 yang lebih intensif tahun depan.

Dana APBD yang dapat dibelanjakan di kuartal IV/2020 sekitar Rp505 triliun.

Penyerapan belanja APBD 2020 yang sampai kuartal III/2020 baru terserap Rp576,01 triliun atau 53,3 persen dari pagu belanja senilai Rp1.080,71 triliun.

Percepatan belanja APBD diperlukan untuk mengungkit pertumbuhan ekonomi Sumsel yang masih terkontraksi.

Per Oktober 2020, Kementerian Keuangan mencatat total saldo dalam rekening kas umum daerah masih berjumlah sekitar Rp239 triliun.