Sesuai dengan Pasal 36 PP No 35/2021 yang dikutip pada Senin (22/2/2021), berikut daftar alasan PHK dari perusahaan atau pengusaha ataupun dari pekerja atau buruh.

Berikut isi pasal di Peraturan Pemerintah Turunan UU Cipta Kerja atau PP 35/2021 yang berisi aturan pesangon pekerja hanya 0,5 kali atau 50 persen dari upah

PP 35/2021 yang merupakan aturan turunan UU Cipta Kerja, mengatur sejumlah ketentuan yang dapat membuat perusahaan membayar uang pesangon pemutusan hubungan kerja (PHK) hanya…

Profesi sektor pertanian meningkat akibat lonjakan pengangguran selama pandemi Covid-19. Sayangnya hal itu bukan menjadi kabar yang menggembirakan melainkan sesuatu hal yang…

Setidaknya, manfaat JKP bisa diakses oleh pekerja yang kehilangan pekerjaan meskipun memiliki masa kerja kurang dari 2 tahun.

Berikut ini rincian RPP tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Serta Pemutusan Hubungan Kerja.

Risiko PHK baru menyoroti prospek lemah untuk permintaan perjalanan di tengah jumlah kasus virus corona yang parah di seluruh dunia dan pembatasan perjalanan pemerintah yang…

Badung tercatat menjadi kabupaten dengan pekerja dirumahkan dan PHK tertinggi yakni masing-masing sebanyak 42.409 pekerja dan 1.551 pekerja.

beberapa negara telah menerapkan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (Unemployment Protection) antara lain Jepang, Korea Selatan, dan Malaysia.

Ada sejumlah perubahan terkait hak akibat pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Kebijakan relaksasi perpajakan di sektor otomotif, dinilai dapat menyelamatkan industri tersebut dari keterpurukan dan ancaman pemutusan hubungan kerja karyawannya.

Coca-Cola setidaknya memiliki 86.200 pekerja pada awal tahun ini, termasuk 10.400 pekerja di Amerika Serikat (AS).

Pemangkasan terutama menyasar pekerja taman hiburan karena perusahaan berjuang dengan pelanggan yang terbatas selama pandemi virus Corona.

Keenam langkah tersebut diklaim dapat membantu perusahaan sehingga tidak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Menaker mengatakan sebanyak 2,56 juta orang menjadi pengangguran karena Covid-19, Bukan Angkatan Kerja (BAK) 0,76 juta orang, serta tidak bekerja 1,77 juta orang. 

Pemerintah mencatat pandemi Covid-19 telah menyebabkan 2,6 juta orang kehilangan pekerjaan serta lebih dari 1,8 juta pekerja mengalami penurunan pendapatan.