Mantan Presiden Amerika Barack Obama menilai jika situasi tak segera ditangani, maka bisa berujung ketidakstabilan regional.

DPR berharap KTT Asean dapat kembali memulihkan demokrasi di Myanmar serta menghentikan segala bentuk kekerasan dan menciptakan perdamaian.

Tindakan militer Myanmar telah menyebabkan sedikitnya seperempat juta orang mengungsi, 738 orang tewas dan 3.300 mendekam di penjara sebagai tahanan politik.

Konfirmasi atas kehadirannya itu disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Thailand yang disampaikan juru bicara Tanee Sangrat.

Ada tiga rekomendasi terhadap pengelolaan Taman Mini. Yakni dikelola oleh swasta, kerja sama pemerintah, dan Badan Layanan Umum.

Kelompok aktivis Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP) menyatakan sedikitnya 261 orang telah tewas dalam tindakan keras yang dilakukan oleh pasukan keamanan.

Yasonna pun memastikan Kementerian akan mengambil keputusan terkait dualisme kepengurusan Partai Demokrat ini.

Empat kematian dilaporkan di Mandalay, kota terbesar kedua di negara itu, dan dua di Pyay, sebuah kota di Myanmar bagian selatan.

Perempuan telah lama memainkan peran penting dalam sejarah Myanmar, sehingga UN Women memandang perempuan tidak boleh diserang dan dihukum saat menyampaikan aspirasi damai.

Ketegangan meningkat antara tentara dan kelompok etnis bersenjata sejak militer Myanmar merebut kekuasaan dalam kudeta pada 1 Februari 2021.

Lebih dari 60 pengunjuk rasa tewas dan sekitar 2.000 orang ditahan oleh pasukan keamanan sejak kudeta terhadap pemerintahan sah pada 1 Februari.

Pernyataan itu disetujui oleh seluruh atau 15 anggota DK PBB, termasuk negara tetangga Myanmar dan China.

Seorang saksi mata, yang mengatakan turut membantu memindahkan mayat-mayat itu, mengatakan bahwa dua orang ditembak di kepala dan meninggal di tempat.

Aksi unjuk rasa di Myanmar kembali berlanjut pada Minggu (7/3/2021) dan Lebih dari 1.700 orang telah ditangkap oleh militer negara tersebut.

Demokrat mendesak pemerintah dan Kapolri turun tangan untuk membubarkan KLB yang dinilai digelar secara ilegal dan inkonstitusional di Sumut.

Para kader Demokrat akan meminta Kepala KSP Moeldoko untuk kembali ke Jakarta dan tidak menghadiri KLB yang digelar di Sumatra Utara.