Dewan Pengupahan Nasional menyampaikan rencana pengumuman besaran upah minimum provinsi atau UMP 2023 akan dilakukan hari ini, Jumat (18/11/2022).

Buruh yang tergabung dalam KSPI kekeh menolak penetapan UMP atau UMK 2023 dengan mendasarkan pada PP No. 36/2021 tentang Pengupahan.

Ekonom Celios Bhima Yudhistira mendorong pemerintah untuk mengalokasikan sisa anggaran untuk menambah subsidi upah tenaga kerja di sektor tekstil dan alas kaki.

Pelaku usaha bersikeras mengacu kepada PP No. 36/2021, karena dinilai mengakomodir kesinambungan bisnis dan kepentingan buruh.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) merespons sikap pengusaha dan buruh yang belum satu suara soal UMP 2023.

Kemenaker membocorkan UMP 2023 akan lebih tinggi jika dibandingkan 2022, tapi tidak sampai 13 persen.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menyampaikan usulan no work no pay demi menekan PHK para pekerja.

Pekerja atau buruh menolak dengan tegas usulan pengusaha soal no work no pay (tidak bekerja tidak dibayar).

BPS mencatat kenaikan upah buruh tertinggi terjadi di DKI Jakarta, sedangkan provinsi yang mengalami penurunan paling dalam terjadi di Maluku Utara.

Tuntutan buruh antara lain kenaikan UMK 2023 sebesar 13 persen. Selain itu mereka menolak adanya gelombang PHK.

Kemenaker menegaskan jika benar manajemen Waroeng SS memotong gaji pegawai penerima BSU, maka perbuatan tersebut merupakan pelanggaran.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mulai memberikan sinyal terkait besaran upah minimum pada 2023 yang akan segera diumumkan akhir November.

Perbedaan status penerima subsidi upah di laman resmi BPJS Ketenagakerjaan dengan Kementerian Ketenagakerjaan, sebabnya pemeriksaan data berlapis.

Dewan Pengupahan Nasional menanggapi tuntutan buruh yang meminta kenaikan upah minimum (UMP) 13 persen.

Ribuan buruh menggelar aksi demo di kawasan Patung Kuda untuk meminta kenaikan upah minimum 13 persen di 2023.

Kementerian Ketenagakerjaan akan menyalurkan BSU tahap empat mulai pekan depan atau pada awal Oktober 2022.