Bivitri Susanti menilai bahwa selama 10 tahun Presiden Jokowi menjabat hukum yang dibangun antara eksekutif dan legislatif belum berjalan baik.

Hukumonline secara resmi meluncurkan Ask Hukumonline AI, platform AI generatif pertama di Indonesia yang dirancang untuk mempermudah riset hukum

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mengecam pembubaran paksa terhadap diskusi di kawasan Kemang.

Proses dilakukannya revisi undang undang terkesan terburu-buru dan cenderung dipaksakan tanpa melibatkan partisipasi publik secara luas.

Bank Indonesia (BI) menegaskan bahwa proses penyaluran dana CSR selalu berdasarkan tata kelola ketentuan dan prosedur yang sudah berlaku.

Hanya enam daerah yang diperkirakan tidak jadi menggelar Pilkada 2024 dengan calon tunggal. Tersisa puluhan daerah yang akan dihiasi kotak kosong.

Ada 12 kabupaten dan kota-kota di Sumbar sudah menganggarkan bantuan hukum untuk warga tak mampu yang bermasalah dengan hukum.

Satgas BLBI memiliki target untuk menagih Rp110 triliun hak negara kepada pihak-pihak terkait kasus itu, sebelum dibubarkan pada akhir 2024.

Kejaksaan Agung menjelaskan penundaan pemeriksaan terhadap peserta Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 bukan untuk melindungi kejahatan.

Jaksa Agung (JA) ST Burhanuddin menegaskan penegakan hukum yang dilakukan korps Adhyaksa tidak bisa diintervensi oleh pihak manapun.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) buka suara terkait adanya dugaan pelanggaran hukum oleh pegawai pajak berupa KDRT yang viral di media sosial.

Pemalsuan data yang dilakukan oleh oknum disinyalir akibat Google lalai dalam menutup celah keamanan. Perusahaan terdampak berhak mengajukan class action.

Di dunia ada beberapa aturan hukum yang dinilai paling aneh, ini daftarnya

Penggeledahan di Balikpapan yang dilakukan penyidik berkaitan dengan kasus dugaan korupsi berupa fraud di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).

Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia menilai pemerintah perlu melakukan revisi PP Kesehatan seiring dengan munculnya banyak polemik.

Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri menilai praktik hukum di Indonesia sudah tidak jelas. Dia mendeskripsikan kini hukum seperti 'poco-poco'.