Komjak akan mendalami penanganan perkara terhadap korban penganiayaan yang justru ditetapkan sebagai tersangka hingga menjadi terdakwa.

DPR menilai salah satunya adalah jaminan keamanan bagi para Jaksa dan keluarganya, mengingat profesi jaksa rentan terhadap risiko yang mengancam keselamatan nyawanya.

Kejagung mengamankan oknum Jaksa di Mojokerto karena adanya aduan dari masyarakat terkait dugaan penyalahgunaan wewenang.

R. Rully Nuryawan tidak hanya berpura-pura menjadi Jaksa gadungan, tetapi juga jadi polisi gadungan untuk menipu pengusaha.

Dari total 107 oknum Jaksa yang diberikan sanksi ada yang dijatuhi hukuman disiplin dan ada yang diberhentikan sementara.

Jaksa Agung menegaskan bahwa seluruh personil Jaksa tidak boleh ada yang bermain kasus apapun atau ganjarannya langsung dicopot dari jabatannya tanpa terkecuali.

Berkas dakwaan telah dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palu.

KPK mendapatkan tambahan 19 pegawai yang bersumber dari Kejagung 11 orang dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) delapan orang.

Tommy Sumardi dianggap membantu pengungkapan kasus suap penghapusan red notice milik Djoko Tjandra yang menyeret dua jenderal di kepolisian.

Pengusaha Tommy Sumardi menjalani sidang tuntutan dalam perkara pengurusan red notice Djoko Tjandra.

Sebanyak 130 Jaksa nakal sudah diganjar sanksi beragam mulai dari sanksi ringan hingga sanksi berat oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan Kejagung.

Sekarang preventif diutamakan. Syaratnya perkara kecil, menyangkut orang kecil, kalau sampai harus ke pengadilan, bisa menambah beban penuhnya penjara.

Kejaksaan Agung (Kejagung) menunjuk tujuh orang Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang ditugaskan mengikuti semua proses penyidikan hingga menuntut para tersangka perkara tindak…

Bareskrim Polri menjadwalkan pemeriksaan terhadap Benny Tjokro terkait kasus dugaan tindak pidana perbankan, pasar modal dan pencucian uang PT Hanson International Tbk dan…

Kuasa hukum Djoko Tjandra menyebut uraian jaksa penuntut umum dalam surat dakwaan tidak sedikitpun menunjukkan adanya kualifikasi tindak pidana membuat surat palsu atau memalsukan surat.

Kebutuhan Satgas baru untuk menangani semua perkara Kejagung adalah 100 orang. Sejauh ini baru ada 60 orang.