Pemprov Kaltim terus berupaya mencari mitra strategis baru untuk proyek pembangunan kereta api batu bara setelah investor Rusia mundur dari proyek tersebut.

Isran mengajak rakyat Kaltim khususnya umat muslim untuk perbanyak zikir, merenung dan berdoa. Artinya, banyak berpikir bagaimana mempersiapkan peningkatan kualitas anak…

Politisi Parta Golongan Karya, Hetifah Sjaifudian yang merupakan anggota DPR-RI terpilih Daerah Pemilihan Kalimantan Timur menilai pembangunan sumber daya manusia sebagai…

Pemprov Kaltim berencana menunda kembali pembahasan terkait penyelesaikan sengketa industrial tenaga kerja dan PT Kertas Nusantara, atau yang sebelumnya PT Kiani Kertas milik…

Pemprov Kalimantan Timur menyerahkan kelanjutan pembangunan jalan tol Balikpapan-Samarinda (Balsam) sepanjang 99,02 kilometer kepada pemerintah pusat.

Presiden Joko Widodo melantik Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatra Selatan Herman Deru-Mawardi Yahya serta Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor dan Hadi…

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) memberikan keringanan kepada wajib pajak berupa pembebasan denda dan bunga administrasi Pajak Kendaraan…

Upaya menambah pasokan listrik di Bumi Etam oleh PT Indonesia Power (IP) mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi Kaltim.

Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak menjamin upaya realisasi diversifikasi ekonomi tidak akan mengorbankan kualitas hutan dan lingkungan hidup.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur meminta pemerintah desa mampu mengelola dana desa lebih kreatif dan terencana agar masyarakat menerima manfaat lebih optimal.

Pemprov Kaltim akan menggelar groundbreaking pembangunan pembangkit listrik berkapasitas 2x125 MW di KEK MBTK dalam waktu dekat.

Sejumlah sektor alternatif ditawarkan sebagai penggerak roda ekonomi baru di Provinsi Kaltim. Hal itu mengemuka dalam Rapat Terbatas Evaluasi Pelaksanaan Proyek Strategis…

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memprioritaskan program di bidang kesehatan tetap berjalan hingga 2018 mendatang.

Pemprov Kaltim mengusulkan perubahan kewenangan terkait struktur organisasi perangkat daerah.

Provinsi Kalimantan Timur sepanjang Januari hingga Agustus 2016 mengimpor sejumlah komoditas dengan nilai Rp31,28 triliun.

Pemprov Kaltim meminta regulasi khusus untuk mangatur situasi dan kondisi lingkungan setempat, khususnya untuk kawasan daerah pedalaman dan kawasan perbatasan.