Pupuk Indonesia optimistis kebijakan harga gas bumi tertentu bakal berlanjut di era pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto.

Pemerintah diharapkan memberikan HGBT terhadap seluruh perusahaan yang bergerak di tujuh subsektor tersebut.

Pemerintah memastikan pengaliran gas bumi ke Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) untuk sejumlah industri pengguna telah berjalan optimal.

Kementerian ESDM menjelaskan terkait dengan alokasi gas untuk kebutuhan industri pupuk yang menjadi salah satu sektor prioritas.

Menteri ESDM Arifin Tasrif menyampaikan dampak yang dirasakan setelah kebijakan harga gas bumi tertentu (HGBT) resmi dilanjutkan.

Presiden Joko Widodo menyetujui Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Gas Bumi untuk Kebutuhan Dalam Negeri.

Kebijakan DMO gas 60% yang dibarengi dengan ketetapan harga gas bumi tertentu (HGBT) bakal berimplikasi negatif pada rencana investasi industri hulu migas.

Praktisi dan pemerhati gas menyarankan pemerintah untuk mencabut aturan HGBT bila ingin menetapkan DMO gas 60% untuk industri domestik.

Kawasan industri akan diperbolehkan untuk mengelola gas bumi untuk tenant-nya, termasuk melakukan pengadaan impor gas.

Presiden Jokowi menyetujui rencana kewajiban pasok domestik atau DMO gas bumi sebesar 60% untuk kebutuhan industri manufaktur dan kelistrikan domestik.

Pemerintah akan mulai mengkaji kebutuhan gas murah untuk berbagai subsektor lainnya.

Menteri ESDM Arifin Tasrif mengungkap pertimbangan dilanjutkannya kebijakan harga gas bumi tertentu (HGBT) selepas 2024.

Dirut Pertamina menilai insentif harga gas khusus dapat membantu keekonomian proyek jaringan gas (jargas) rumah tangga selepas absennya pembiayaan APBN

Kendala terkait harga dan kurangnya koordinasi lintas sektor dinilai menjadi ganjalan dalam komersialisasi gas bumi.

Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan realisasi investasi meningkat sejak kebijakan harga gas murah atau HGBT diberlakukan.

Monetisasi lapangan gas mesti memerlukan harga jual gas yang sesuai dengan keekonomian lapangan.