Pelaku usaha meminta pemerintah lebih berhati-hati dalam melakukan implementasi Undang-Undang Tabungan Perumahan Rakyat atau UU Tapera. Rencana untuk menjadikan pegawai negeri…

Rencana pemerintah untuk mencari sumber pendanaan perumahan melalui program Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera dinilai sejumlah pihak berpotensi menimbulkan clash dengan…

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengusulkan agar Badan Pengelolaan Tabungan Perumahan Rakyat atauBP Tapera diberi modal awal Rp2,50 triliun dalam anggaran…

Direktur Jendetal Pembiayaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Maurin Sitorus mengatakan, saat ini pemerintah sudah selesai membentuk Komite…

Regulasi turunan dari UU Tapera segera diterbitkan. Saat ini, peraturan pemerintah mengenai UU tersebut dalam tahap finalisasi di meja Presiden Joko Widodo.

Kalangan pengusaha menyatakan keberatan atas penerapan iuran Tabungan Perumahan Rakyat.

Pemerintah akan segera membentuk Komite Tabungan Perumahan Rakyat atau Komite Tapera yang menjadi amanat UU 4/2016 tentang Tapera untuk segera menyeleksi komisioner pelaksana…

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memastikan bahwa dalam waktu dekat Komite Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) akan segera terbentuk.

Kalangan pengusaha membuka kompromi dengan pemerintah untuk tetap memberlakukan UU Tabungan Perumahan Rakyat dengan syarat mengefektifkan prangkat lembaga yang sudah ada…

Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) meminta REI (Real Estate Indonesia) untuk mendukung Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memproyeksikan sedikitnya diperlukan dana sekitar Rp500 triliun per tahun dalam Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera)…

Meski masih ada suara keberatan, pemerintah menargetkan dapat merealisasikan implementasi Undang-Undang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) mulai 2018.

Asosiasi Pengusaha Indonesia Kalimantan Timur mengimbau agar seluruh anggotanya mempertimbangkan keuntungan dan kerugian mengikuti program Tabungan Perumahan Rakyat.

Asosiasi Pengusaha Indonesia Kalimantan Timur mengimbau agar seluruh anggotanya mempertimbangkan keuntungan dan kerugian mengikuti program Tabungan Perumahan Rakyat.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Malang, Jatim, meminta iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) tidak lagi dibebankan kepada perusahaan karena beban yang ditanggung…

Kalangan pengusaha masih tetap pada pendirian menolak implementasi UU Tabungan Perumahan Rakyat, meski pemerintah menawarkan opsi penyesuaian besaran iuran yang dibebankan…